PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, di Ruang Rapat DH-1.2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (24/07/2025) lalu. Pertemuan ini membahas program prioritas PPU 2025–2030 serta sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam konteks PPU sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mudyat hadir bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Raup Muin, Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M Noor, Wakil Ketua II DPRD Andi Yusuf, serta jajaran teknis dari BKAD dan Bapelitbang PPU.
Dalam audiensi, Mudyat mengusulkan agar PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), mengingat letaknya yang strategis sebagai pintu masuk utama menuju IKN. Ia menyoroti tekanan sosial dan minimnya dukungan fiskal yang dialami daerah sejak pembangunan IKN bergulir.
“Kami menanggung beban sosial dan infrastruktur yang cukup berat akibat pembangunan IKN, namun belum mendapat dukungan kebijakan maupun fiskal yang proporsional. Karena itu, kami mendorong afirmasi dari pemerintah pusat agar PPU tidak sekadar menjadi daerah penyangga, tapi juga daerah strategis nasional,” tegas Mudyat.
Ia juga memaparkan arah pembangunan PPU ke depan, yang difokuskan pada ketahanan pangan, konektivitas, serta peningkatan kualitas SDM. Beberapa proyek prioritas antara lain pembangunan jembatan penghubung dari bandara ke Kecamatan Penajam, jalan lingkar pesisir, infrastruktur air bersih, dan irigasi.
PPU disebut memiliki potensi bandara dengan landasan pacu 3.300 meter yang bisa dikembangkan menjadi bandara internasional. Di sektor pangan, PPU sudah swasembada beras, jagung, cabai, dan ayam.
“Kami juga meminta agar akses terhadap skema pendanaan khusus seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dibuka, agar program prioritas PPU bisa bersinergi dengan RPJMN,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU diminta menyusun dokumen lengkap usulan program strategis untuk ditelaah dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Koordinasi teknis akan dilakukan bersama kementerian terkait seperti PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan nasional yang adil dan inklusif, serta mengakui pentingnya peran daerah penyangga seperti PPU dalam menyukseskan IKN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya dan menyadari peran strategis PPU. Ia menyebut usulan KSN akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan nomenklatur PSN. Pihaknya juga menyarankan agar masukan disampaikan secara tertulis dan terstruktur.
Bahkan, PPU dinilai potensial sebagai pilot project sinergi pusat-daerah, termasuk melalui skema multiyear budgeting dan waterfall budgeting.
“PPU memiliki peran vital sebagai penyangga IKN, dan kami sepenuhnya menyadari beban yang ditanggung oleh daerah. Prinsip kami adalah kerja sama dua arah. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri, dan daerah pun tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampaknya,” kata Rachmat.
Penyunting: Robbi Lalat
