PENAJAM – Gerakan Pramuka PPU tengah menyusun target 2023 menjadi Kabupaten Pramuka. Sejalan dengan itu, pengurus dan anggota Gerakan Pramuka diminta untuk menjalankan tugas wajib dengan sebaik-baiknya.
Sebagai Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka PPU, Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan sejatinya gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga Juga sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan.
“Saya pikir, yang tidak boleh ditawar itu mandat. Harus kita laksanakan semuanya bagaimanapun caranya dan pasti ada jalan keluarnya. Yang memang sudah menjadi program kerja yang wajib kita ikuti, dan semestinya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya usai Rapar Kerja Cabang Gerakan Pramuka PPU, di Aula Suite Hotel Penajam, Jumat (6/1/2023) malam.
Rakercab 2023 ini merupakan penjabaran rencana Kwartir Cabang hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) pada 22 November 2022 dan Rakerda 3 Desember 2022 serta Rencana Kerja Kwartir Nasional lalu. Agenda ini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi di PPU.
Hamdam berpesan pada setiap anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pramuka dengan baik. Agar setiap perencanaan dan program serta kegiatan yang dihasilakan dari urgensi daerah bisa terlaksana dengan baik.
“Sekaligus juga melakukan evaluasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang kurang ditingkatkan, yang sudah baik dipertahankan. Saya berharap semua pengurus dan anggota Gerakan Pramuka PPU semakin solid,” ujarnya.
Adapun salah satu target yang tengah disusun ialah menjadikan PPU sebagai Kabupaten Pramuka. Selain beberapa raihan yang pernah dicapai, pelaksanaan program wajib dan inovatif perlu dilakukan agar target ini bisa dipenuhi.
Dalam hal ini pula, Hamdam berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran yang ideal. Meski begitu, kondisi keuangan daerah yang belum baik membuat hal ini masih diupayakan ke depannya.
“Tahun ini alokasi anggaran untuk Pramuka bertambah. Ada Rp 930 juta. Sebenarnya itu belum ideal untuk melaksanakan program kerja wajib menjadi mandatori. Tapi InsyaAllah secara bertahap, sejalan dengan kondisi daerah, akan di-support,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia juga mengharapkan Gerakan Pramuka bisa berpartisipasi dalam setiap program Pemkab PPU. Sehingga beban pemerintah akan berkurang dan dapat fokus mengembangkan daerah.
“Jadi pemerintah dan Gerakan Pramuka bisa bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Sehingga apa yang akan kita rencanakan menjadikan PPU Kabupaten Pramuka bisa terwujud,” tutupnya. (SBK)
