SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti maraknya praktik pertambangan ilegal yang dinilai semakin terstruktur dan sistematis. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas indikasi keterlibatan oknum pemerintah dalam jaringan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah.
“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk ke ranah kejahatan terorganisir,” ujar Salehuddin usai rapat koordinasi lintas sektor, Selasa (1/7/2025).
Menurut politikus asal Kutai Kartanegara itu, temuan di lapangan menunjukkan adanya dukungan terselubung dari sejumlah pejabat tingkat desa hingga kelurahan terhadap aktivitas tambang ilegal. Ia menyebut, praktik ini tak bisa lagi dianggap sebagai ulah individu yang menyimpang dari aturan.
“Sudah tercium adanya dukungan dari oknum kepala desa, aparat kecamatan, bahkan kelurahan. Kalau sudah sistematis seperti ini, penertiban biasa tidak akan efektif,” tegasnya.
Salehuddin juga mengkritik lemahnya penegakan hukum yang selama ini tidak memberikan efek jera. Ia menilai, sikap kompromistis aparat hukum justru menjadi celah bagi para pelanggar untuk terus beroperasi tanpa rasa takut.
“Selama tidak ada ketegasan dari penegak hukum, mereka akan terus menyerang. Penegakan hukum itu harus menciptakan efek gentar, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kaltim, lanjutnya, telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik rawan tambang ilegal dan menyerahkan rekomendasi langsung kepada pemerintah pusat. Namun, ia mengakui belum ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.
“Kita sudah lakukan sidak, sudah beri masukan, tapi selama penegakan hukum lemah, semua itu sia-sia,” kata Salehuddin.
Ia menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan integritas pemerintahan daerah. Salehuddin pun menyerukan tindakan tegas dari seluruh institusi penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memutus mata rantai kejahatan yang dinilainya sudah sistemik.
“Jika hari ini kita diam, maka kita ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang akan diwarisi anak cucu kita,” pungkasnya.(Adv/DPRD Kaltim)
Pewarta: Hanafi
Editor: Susanto