TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kukar. Laporan ini disampaikan usai Pemkab Kukar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Pemkab Kutai Kartanegara kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan kita sudah baik,” ujar dr. Aulia Rahman Basri, Senin (30/6/2025).
Selanjutnya, DPRD Kukar dijadwalkan menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi terkait laporan pertanggungjawaban tersebut. “Untuk pembahasannya lebih lanjut, akan kita bicarakan besok,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kemampuan menyerap anggaran itu sebanding dengan manfaat yang diterima warga. Karena itu, perencanaan harus dijalankan dengan baik. Jika ada kekurangan, akan kita evaluasi di perubahan anggaran,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Kukar akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi percepatan serapan.
“Besok kita mulai rakor dengan OPD. Kita evaluasi sejauh mana serapan, kendalanya di mana, dan kita tingkatkan koordinasinya,” tutup Aulia. (ADV)
Editor: Robbi
