TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski tantangan di sektor ketenagakerjaan tak terhindarkan, Pemkab optimistis dapat mengatasinya melalui kerja sama strategis dan pelatihan yang berkelanjutan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Muhammad Hatta, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi erat dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan berbagai program perlindungan sosial bagi para pekerja, khususnya mereka yang tergolong rentan.
“Setiap pekerjaan pasti memiliki tantangan, tapi Insya Allah semua itu masih bisa kita atasi. Kami terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan Alhamdulillah hingga saat ini semua berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Hatta, keberhasilan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan tak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial. Selain itu, Distransnaker juga aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, agar semakin banyak yang memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan manfaatnya dalam menghadapi risiko kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kukar memiliki akses terhadap jaminan sosial yang layak melalui dukungan pemerintah,” tambahnya.
Hatta berharap ke depan, seluruh pekerja di Kukar, termasuk pelaku usaha kecil dan tenaga kerja mandiri, bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, mereka dapat merasa lebih aman dari risiko kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan akibat kondisi tertentu.
Melalui langkah-langkah proaktif tersebut, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera, serta menjadikan Kukar sebagai daerah yang unggul dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakatnya. (ADV)
Editor: Robbi
