SAMARINDA – Jelang musim haji tahun ini yang menjadi tahun terakhir di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag), DPRD Kalimantan Timur menyambut positif pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang akan mulai bertugas tahun depan. Dukungan itu disampaikan Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, yang menilai pembentukan badan khusus haji sebagai langkah tepat untuk memperbaiki kualitas layanan bagi jamaah.
“Kalau kita melihat pelaksanaan ibadah haji selama ini, banyak yang belum sesuai harapan, terutama yang menyangkut kenyamanan dan keselamatan jamaah,” ujar Damayanti, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan haji sebelumnya, mulai dari proses keberangkatan, fasilitas akomodasi, hingga layanan di tanah suci. Menurutnya, selama ini pengelolaan haji belum dilakukan secara optimal.
“Secara pribadi, saya mendukung penuh keberadaan badan yang berdiri sendiri dan khusus menangani haji. Dengan begitu, pelayanannya bisa lebih fokus dan pengawasannya lebih baik,” tegasnya.
Damayanti juga mengkritisi lamanya masa antrean haji serta besarnya biaya yang harus dibayar calon jamaah. Ia menilai pengorbanan waktu dan dana dari masyarakat belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai.
“Jangan sampai uang dan waktu masyarakat terbuang sia-sia. Sudah bayar mahal, antre bertahun-tahun, tapi pelayanan masih jauh dari kata layak. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan telah ditunjuk sebagai Kepala BP Haji, dengan Dahnil Azhar sebagai wakilnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus Susanto
