PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima audiensi dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi yang dipimpin oleh Azhari Idris, di Ruang Rapat Bupati PPU, Senin (17/03/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan perusahaan migas, seperti PHKT, Saka Indonesia Sesulu, Indosino Oil & Gas, Pasir Petroleum Resources Limited, Benuotaka Wailawi, dan Pertamina EP Tanjung Field. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor industri migas, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pembangunan yang lebih merata di PPU, yang juga merupakan gerbang masuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sebagai gerbang IKN, PPU harus berkembang seiring dengan pembangunan di ibu kota negara. Kami berharap kerja sama dengan sektor migas semakin erat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur daerah,” ungkap Bupati PPU Mudyat Noor.
Bupati Mudyat juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kebijakan tata ruang tidak menghambat operasional perusahaan migas. Ia mengusulkan agar pertemuan seperti coffee morning dapat diadakan sebagai wadah untuk diskusi lebih lanjut, terutama terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan migas.
“Kami ingin memastikan bahwa CSR perusahaan benar-benar bermanfaat dan memiliki arah yang jelas untuk mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Asisten I Setkab PPU, Niko Herlambang, dalam kesempatan itu mengangkat persoalan mengenai infrastruktur pipa migas yang belum jelas pemiliknya, serta keberadaan warung-warung semi permanen di sekitar area pipa migas yang berpotensi menjadi bangunan permanen. Ia mengusulkan agar SKK Migas dan perusahaan terkait dapat menata kawasan tersebut dengan membangun taman agar lingkungan tampak lebih tertata dan menarik.
Lebih lanjut, Niko juga menyoroti persoalan lahan yang dimiliki oleh Pertamina, namun telah bersertifikat hak milik (SHM) oleh masyarakat.
“Kami berharap Pertamina segera mengatasi persoalan ini, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Setkab PPU, Sodikin, membahas perkembangan wilayah Mentawir yang kini sepenuhnya menjadi bagian dari kawasan IKN. Ia juga menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait Participating Interest (PI) 10 persen yang menjadi hak Kabupaten PPU dalam pengelolaan migas.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan Pemkab PPU, Azhari Idris, Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk terus berkoordinasi guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor migas dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” jelasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan insan media, perusahaan-perusahaan migas yang hadir dalam pertemuan ini juga memberikan bantuan dan bingkisan Ramadan kepada warga di sekitar wilayah operasional mereka. Bingkisan ini diserahkan secara simbolis kepada kepala desa atau lurah sebagai perwakilan masyarakat.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Selain itu, beberapa rekan media yang turut hadir juga menerima bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyebarluaskan informasi terkait sektor migas dan pembangunan daerah.
Penulis: Robbi Syai’an*
