PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Zainal Arifin membuka Kick Off Meeting terkait Permohonan Pendampingan Hukum yang diajukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU di Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, Jumat (31/01/2025) pagi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejari PPU Faisal Arifuddin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nicko Herlambang, Asisten III Bidang Administrasi Umum Aini, Kepala BKPSDM PPU Ahmad Usman, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Permohonan pendampingan hukum ini merupakan langkah strategis Pemkab PPU dalam menata manajemen kepegawaian yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Pj Bupati PPU Zainal Arifin menegaskan bahwa kebijakan di bidang kepegawaian memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, setiap keputusan harus berlandaskan hukum yang jelas untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
“Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari, kita berharap setiap kebijakan terkait kepegawaian dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Melalui sinergi antara Pemkab PPU dan Kejari PPU, diharapkan seluruh kebijakan kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU.
Zainal menambahkan bahwa dinamika regulasi yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pendampingan hukum ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pendampingan hukum ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (*SBK)
