PPU – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, meresmikan Bendung Babulu pada Sabtu (21/12/2024). Peresmian ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan air bersih, meskipun ketersediaan air baku di PPU terbilang rendah.
Zainal menegaskan kolaborasi pemerintah dalam pembangunan bendung dan proyek penyediaan air baku akan terus diperluas. Saat ini, pelayanan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Danum Taka baru mencakup 32 persen dari total wilayah kabupaten.
“Ini kita menuju ke seluruhnya, harapannya 54 kelurahan dan desa dapat teraliri air bersih termasuk irigasi untuk pengembangan pertanian khususnya di Babulu sebagai sentra pertanian PPU,” jelasnya.
Disinggung terkait sindiran Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang mengatakan ketersediaan air baku tidak diiringi dengan pengaliran air hingga ke rumah warga, Zainal Arifin berdalih bahwa saat itu operasionalnya belum disediakan. Sehingga pompa untuk mengaliri irigasi tidak dapat berjalan karena tidak ada listriknya. Maka dirinya memastikan melalui dana desa pihaknya meminta untuk menyediakan aliran listrik dan pompa airnya.
“Sehingga ketika bendungan telah untuk mengaliri irigasi, maka sudah siap. Tadi, hasil koordinasinya di 4 desa yang telah memiliki sumur sumber air baku telah siap untuk dialiri ke irigasi karena sudah ada aliran listriknya,” tambahnya.
Menurut perencanaan, Zainal mengatakan dalam kapasitas penuh Bendungan Babulu memiliki kapasitas mengaliri sebanyak 5 sampai 10 liter perdetik. Paling tidak, dengan kapasitas tersebut dapat mengaliri 10 desa dan ditambah dengan sumur-sumur dapat mengaliri 500 KK.
“Namun sirkulasi musim hujan ke musim kemarau yang perlu disiapkan, kapasitas tampungnya harus disiapkan betul dapat dipersiapkan hingga musim kering atau tidak. Ini harus disiapkan, apakah nanti akan dilakukan pendalaman atau perluas sehingga daya tampungnya dapat bertahan sepanjang tahun,” jelasnya.
Zainal mengatakan Bendung ini telah dibangun sejak tahun 2008, namun dikarenakan operasionalnya tidak digunakan sehingga terjadi pendangkalan dan tidak terawat. Sehingga dengan inisiatif ini dapat terselesaikan dengan baik melalui pendanaan Pendanaan Pemda Provinsi Kaltim.
“Ya kita harus kolaborasi, setelah ini perawatannya kembali ke BWS (Balai Wilayah Sungai) PUPR,” pungkasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
