SAMARINDA — Dalam Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar sekitar Rp2,5 triliun.
SILPA merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami menyayangkan, karena ini artinya ada hak yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun tidak terlaksana,” ujar Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Fraksi PKB.
SILPA biasanya terjadi karena perencanaan anggaran yang kurang akurat, realisasi pendapatan yang melebihi target, atau realisasi belanja yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Dalam praktiknya, SILPA akan dialokasikan kembali untuk pembiayaan tahun berikutnya atau ditentukan penggunaannya untuk program/kegiatan tertentu.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih jeli dalam membuat perencanaan, jangan sampai hak masyarakat terabaikan,” lanjut Damayanti.
Menurutnya, SILPA sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi fasilitas publik, terutama sarana dan prasarana pendidikan. Di Balikpapan, misalnya, kekurangan SMA/SMK masih menjadi persoalan serius yang seharusnya bisa diatasi dengan dukungan anggaran yang cukup.
Fraksi PKB menyayangkan terjadinya SILPA dalam jumlah besar pada tahun anggaran 2024. Mereka berharap kondisi serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, mengingat Gubernur Kaltim yang baru, Rudy Mas’ud, sempat menjanjikan pemanfaatan anggaran secara maksimal tanpa menyisakan SILPA besar di tahun-tahun berikutnya. (Adv)
Editor: Agus S
