spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sarkowi Cita-Citakan Pendidikan yang Berkeadilan, Tanpa Kesenjangan Jarak dan Fasilitas

SAMARINDA – Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pembangunan daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Namun, provinsi seluas 129 ribu kilometer persegi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait jarak dan akses terhadap pendidikan tinggi maupun sekolah unggulan yang sulit dijangkau masyarakat di kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Paser.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyuarakan pentingnya pendidikan yang berkeadilan di Kaltim. Konsep pendidikan yang berkeadilan, menurutnya, adalah pendidikan yang merata tanpa kesenjangan antarwilayah, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan fasilitas.

“Pendidikan yang berkeadilan itu harapan kita. Apakah sudah tercapai? Mungkin persepsinya bisa berbeda-beda. Tapi di lapangan, kita belum melihat seperti yang diharapkan. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan itu parameternya banyak,” ujar politisi Fraksi Golkar itu saat diwawancarai, Selasa (10/6/2025).

Ia mencontohkan, jarak sekolah yang terlalu jauh membuat sebagian masyarakat enggan melanjutkan pendidikan. Seperti di Mahakam Ulu, untuk mencapai perguruan tinggi di Samarinda membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jika mahasiswa dari luar daerah harus menempuh pendidikan di kota, mereka akan menghadapi beban tambahan berupa biaya tempat tinggal.

Baca Juga:   Soal Dokter Umum di 3T, DPRD Kaltim Usulkan Insentif Spesialis dan Rotasi

Dengan kondisi seperti itu, ia menilai program pendidikan gratis seperti Gratispol diharapkan mampu menjadi solusi. Namun, hal itu juga harus diiringi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses pendidikan.

Sarkowi juga memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim agar melakukan inventarisasi kebutuhan sekolah secara menyeluruh dan komprehensif.

“Berapa jumlah sekolah yang dibutuhkan di satu kabupaten bisa dilihat melalui Dapodik. Dari situ bisa dihitung dan dipetakan. Permasalahannya selama ini salah satunya adalah soal lahan. Harapan kami, jika provinsi membangun sekolahnya, maka kabupaten bisa menyiapkan tanahnya. Harus ada sinergi,” tegasnya.

Saat ini, DPRD bersama Pemprov Kaltim terus mendorong terwujudnya pendidikan yang merata. Meski prosesnya tidak singkat, Sarkowi berharap cita-cita pendidikan berkeadilan dapat diwujudkan di Kaltim dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER