NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandai babak baru dalam perjalanannya sebagai pelaksana pembangunan dengan melaksanakan proyek infrastruktur pertamanya secara langsung. Momentum ini ditandai melalui penandatanganan kontrak tujuh paket pekerjaan pembangunan jalan dan dua paket pengawasan proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan tenant pelopor layanan publik.
Kegiatan berlangsung di City Hall, Kantor Otorita IKN, pada Rabu (11/06/2025). Untuk pertama kalinya, Otorita IKN melaksanakan proyek pembangunan fisik melalui skema tender terbuka dan seleksi mandiri—langkah transformatif dalam penguatan peran kelembagaan dari perencana menjadi eksekutor pembangunan nasional.
Penandatanganan kontrak meliputi tujuh paket pekerjaan jalan sepanjang total 12,2 kilometer dengan nilai Rp3,04 triliun, serta dua paket pengawasan proyek senilai Rp24,5 miliar.
Rincian Sembilan Paket Proyek Infrastruktur:
Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B
Peningkatan Jalan Paket B, C, D, dan G di KIPP 1B–1C
Peningkatan Jalan Paket E dan F di KIPP 1B
Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 1 dan 2 di KIPP 1B dan 1C
Selain itu, Otorita IKN juga menandatangani PKS dengan 16 tenant layanan publik yang akan menunjang kehidupan sehari-hari di kawasan IKN.
Daftar Tenant yang Bergabung dalam PKS:
Excelso, Vending Machine Coca Cola, ATM Bank BRI, Indomaret, Che’s Coffee, Waroeng Pojok, Brada Bakeshop, Waroeng Nusantara, D’Penyetz & D’Cendol, Tomodachi, Fresh Laundry, Boss Barbershop, Salon Mei-Mei, BNI Banking Café, Livin Lounge by Bank Mandiri, dan ATM Bank Danamon.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan fisik tahun 2025 dilakukan oleh tiga institusi pengguna APBN, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Otorita IKN.
“Ini adalah kontrak single-year yang harus selesai dalam 232 hari kerja. Tidak ada alasan untuk menunda. Semangat kerja keras tiga shift per hari yang pernah ditunjukkan sebelumnya harus kembali dihidupkan. Ini adalah awal dari rangkaian proyek besar selanjutnya seperti pembangunan gedung legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pendukungnya,” tegas Basuki.
Ia menambahkan, jalan baru sepanjang 12,2 km tersebut ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan dengan lebar mencapai 40 meter.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa proyek jalan ini merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember agar selaras dengan laju pembangunan investor.
“Pekerjaan ini akan membuka akses menuju KIPP 1B dan 1C, mengembangkan area seluas 6.700 hektare yang akan difungsikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta fasilitas kota berkonsep mixed use. Ini akan menjadi pemicu masuknya investasi-investasi baru yang akan mempercepat tumbuhnya kawasan IKN secara keseluruhan,” ujar Danis.
Keterlibatan tenant dan pelaku usaha menunjukkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap prospek IKN. Penandatanganan kontrak dan PKS ini menjadi simbol dari pergeseran paradigma: dari sekadar membangun infrastruktur menjadi menciptakan kota yang layak huni, modern, dan berkelanjutan.
Otorita IKN menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang transparan, inovatif, dan kolaboratif demi menjadikan Nusantara sebagai wajah masa depan Indonesia yang berdaya saing global.
Penulis: Humas Otorita IKN
Editor: Robbi Lalat
