NUSANTARA – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) kian menunjukkan geliat positif. Minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat seiring dengan penguatan tata kelola dan penyederhanaan proses perizinan yang dilakukan Otorita IKN dalam beberapa kuartal terakhir.
Di bawah kepemimpinan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, proses investasi diarahkan menjadi lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, hambatan birokratis yang tidak perlu terus diminimalkan.
Langkah nyata dari penguatan ini ditunjukkan dengan dimulainya implementasi KPBU unsolicited sektor hunian. Dua proyek telah memperoleh persetujuan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment / AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), yakni:
- Pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian tipe 190 m².
- Pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
Kedua proyek ditargetkan mulai transaksi pada kuartal II tahun 2025 dan langsung dilanjutkan dengan pembangunan fisik di tahun yang sama.
Selain itu, investor nasional seperti Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti-Truba, serta investor asing seperti Konsorsium IJM – CHEC dan Maxim juga telah masuk dalam tahap lanjut. Ciputra dan IJM – CHEC telah menyelesaikan studi kelayakan dan tengah dievaluasi. Sementara Triniti – Truba dan Maxim masih dalam proses finalisasi studi kelayakan.
Tiga investor lainnya yakni Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T – Brantas Abipraya, serta Konsorsium PJ-IC Bee Invest – Promec – Ozturk Holdings telah mengantongi Letter-to-Proceed (LtP) dan kini menyusun studi kelayakan. Investor-investor ini berasal dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam. Total indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian saja.
Tak hanya sektor perumahan, KPBU untuk pembangunan Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga mencatatkan perkembangan menjanjikan. Lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia tengah menyiapkan studi kelayakan dengan nilai investasi potensial mencapai Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa skema KPBU tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga menjamin tata kelola yang bertanggung jawab.
“Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta, kementerian terkait, hingga auditor internal pemerintah. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” ujarnya.
Tingginya antusiasme terhadap KPBU di IKN terlihat dari masih adanya sembilan calon investor yang belum bisa diberikan status pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP.
Dengan tata kelola yang kian kuat, proses yang makin efisien, dan pendekatan kepemimpinan yang adaptif, KPBU telah menjadi tulang punggung pembangunan IKN yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia usaha.
“Hal ini karena minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memperhatikan sektor lain yang juga dibiayai melalui skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka ikut KPBU melalui skema solicited atau sebagai peserta tender,” jelas Deputi Pendanaan & Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono.
Penulis: Humas Otorita IKN
Editor: Robbi Lalat
