SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin atau yang akrab disapa Ayub, menekankan pentingnya pengelolaan alur sungai secara menyeluruh dan berbasis kepentingan daerah. Ia mendorong agar Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Mahakam dan Berau dikelola langsung oleh perusahaan milik daerah (perusda) demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak hanya bicara tambatan atau terminal sungai, tapi seluruh sistem pengelolaan DAS harus berada di bawah kendali daerah. Mahakam, Berau, dan sungai besar lainnya di Kaltim harus menjadi sumber PAD yang dikelola sendiri, bukan oleh segelintir pihak,” tegas Ayub.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim ini menyoroti kondisi saat ini, di mana pengelolaan infrastruktur perairan seperti Sistem Terminal Sungai (STS), tambatan, dan jembatan masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, termasuk Pelindo dan PTB.
Menurut Ayub, kondisi tersebut membuat potensi ekonomi dari alur sungai tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kaltim.
“Kalau dikelola oleh perusda, keuntungannya bisa masuk ke kas daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Komisi II DPRD Kaltim telah menjalin komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan guna mendorong adanya regulasi yang memungkinkan pengambilalihan kewenangan pengelolaan DAS oleh pemerintah daerah.
“Saatnya kita mengubah pola pikir. Aset yang berada di wilayah Kaltim harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan Kaltim. Harus menghasilkan PAD dan membawa dampak langsung bagi rakyat,” ujar Ayub menutup pernyataannya. (adv)
Editor: Agus S
