SAMARINDA – Setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 27 K/TUN/2023 pada 9 Februari 2023, dipastikan bahwa pemindahan SMAN 10 sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalitas tanah tempat berdirinya Kampus A juga telah diperkuat melalui putusan lain, yakni Nomor: 72 PK/TUN/2017, yang menyatakan lahan tersebut sebagai milik sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Lahan yang dimaksud berada di kawasan Yayasan Melati, Jalan H.A.M.M. Rifaddin, Samarinda Seberang. Setelah melalui polemik panjang, SMAN 10 Samarinda akhirnya dipastikan kembali ke lokasi tersebut.
“Keputusan Mahkamah itu harus dilaksanakan, karena sudah inkrah. Tidak ada lagi keputusan di atasnya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, saat diwawancarai usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Kompleks DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin sore (19/05/2025).
Dengan adanya putusan hukum yang jelas, maka tanah yang saat ini ditempati Yayasan Melati merupakan hak penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Seandainya memang di kemudian hari Yayasan Melati punya bukti-bukti bahwa bangunan tersebut milik mereka, tentu kita persilakan untuk menempuh jalur hukum,” lanjut Andi Satya.
Namun demikian, ia juga tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Samarinda Seberang, khususnya terkait kebutuhan pendidikan dan penyerapan peserta didik. Untuk itu, keputusan lebih lanjut akan menjadi wewenang pemerintah provinsi.
“Apakah kemudian akan membangun sekolah baru dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Pemprov,” tutup Andi Satya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus
