SAMARINDA – Ketimpangan infrastruktur di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), kembali menjadi sorotan. Jalan-jalan berlumpur dan mangkraknya proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) menjadi bukti nyata bahwa kawasan ini masih luput dari perhatian serius pemerintah.
Persoalan ini bukan hanya soal akses dan estetika. Lebih dari itu, menyangkut langsung denyut kehidupan masyarakat—perekonomian yang terhambat, layanan pendidikan dan kesehatan yang tak menjangkau, serta mobilitas warga yang tersendat.
“Jalan di Kubar–Mahulu bukan sekadar penghubung, tetapi menjadi nadi kehidupan masyarakat,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, saat dihubungi, Senin (5/5/2025).
Beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sempat berkunjung ke wilayah perbatasan tersebut. Dalam kunjungan itu, ia menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jalan Kubar–Mahulu dan menyelesaikan infrastruktur vital lainnya.
“Beliau menyampaikan komitmen langsung. Tapi komitmen harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan,” kata Agus.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi I, disebut Agus akan mengawal ketat janji tersebut. Ia menegaskan tahun ini akan menjadi momentum untuk melihat seberapa besar keseriusan pemprov dalam menepati janjinya.
“Kita akan dorong terus. Dalam satu tahun ini kita lihat apakah benar-benar ada realisasi. Jangan sampai rakyat hanya diberi harapan kosong,” tegasnya.
Kritik juga mengarah pada mangkraknya pembangunan Jembatan ATJ di Kecamatan Melak. Namun, ada harapan baru. Menurut Agus, Bupati Kutai Barat terpilih, Edwin, telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
“Sudah dibahas dengan Pak Bupati, dan insyaallah tahun ini mulai dikerjakan,” ujarnya.
Meski begitu, Agus mengingatkan bahwa masyarakat sudah bosan dengan janji yang tak kunjung ditepati. Dibutuhkan rencana yang konkret, alokasi anggaran yang jelas, serta pengawasan ketat agar pembangunan tidak berhenti di atas kertas.
“Kubar dan Mahulu bukan penonton. Mereka bagian dari provinsi yang turut menyumbang kekayaan alam bagi Kaltim. Pemerintah bukan sedang berbaik hati—ini adalah kewajiban,” tandasnya.
Ia menegaskan, masyarakat tak butuh seremoni atau kunjungan sesaat, tapi kerja nyata yang menghadirkan perubahan. “Yang dibutuhkan rakyat adalah jalan yang bisa dilalui, jembatan yang bisa dipakai, dan masa depan yang tidak lagi terjebak dalam lumpur,” pungkas Agus. (adv)
Editor: Agus
