SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai menuai kritik, khususnya terkait dampaknya terhadap sektor perhotelan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur. Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, menilai kebijakan tersebut telah memberi tekanan berat bagi pelaku usaha perhotelan di wilayah ini.
“Efisiensi ini sangat berdampak pada dunia perhotelan. Di Samarinda, pasar utama hotel adalah pemerintah yang membutuhkan ruang rapat. Sekitar 50 hingga 70 persen pendapatan hotel bergantung pada segmen tersebut,” ujar Wied pada Rabu (23/4/2025).
Pernyataan itu diamini oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. Ia secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi yang dinilai memukul sektor ekonomi daerah.
“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan kebijakan efisiensi ini, karena dampaknya sangat luas. Banyak profesi yang menggantungkan hidup dari perputaran ekonomi sektor tersebut,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, sektor hotel, penginapan, dan pariwisata sangat bergantung pada aktivitas belanja pemerintah yang mencapai 70 persen. Efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan pemangkasan kegiatan DPRD dan ASN yang berimbas pada penurunan okupansi hotel hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dampaknya sangat signifikan, dan ujungnya bisa terjadi PHK. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Kaltim,” tegas politikus PPP dari Dapil Kota Balikpapan itu.
Nurhadi mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan alternatif solusi seperti pelonggaran kebijakan atau penyesuaian harga layanan agar tetap sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
Ia mencontohkan Kota Balikpapan yang sangat mengandalkan sektor pajak dan PAD, tidak seperti daerah lain yang memiliki sumber pemasukan lebih beragam. Menurunnya intensitas kunjungan, termasuk ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurutnya berpotensi memperburuk kondisi PAD kota.
“Semakin jarang tamu datang, otomatis pendapatan asli daerah pun semakin anjlok,” tandasnya.
DPRD berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada efisiensi, melainkan juga memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan ekonomi lokal, terutama sektor pariwisata dan jasa yang menopang PAD Kaltim. (adv/drprkaltim)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Adhi
