SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengusulkan agar Program Gratispol yang baru saja diluncurkan Pemprov Kaltim ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dinilai penting agar program tersebut memiliki jaminan keberlanjutan jangka panjang.
Usulan tersebut disampaikan Hasanuddin menyusul antusiasme publik dan dukungan legislatif terhadap peluncuran Gratispol pada Senin (21/4/2025) lalu. Menurutnya, penguatan hukum melalui Perda akan memastikan program ini terus berjalan, terlepas dari siapa pun yang menjabat sebagai kepala daerah ke depan.
“Saya menyarankan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar program ini diperdakan, jangan hanya berhenti di level Pergub. Jika sudah menjadi Perda, maka akan menjadi program daerah yang wajib dijalankan siapa pun pemimpinnya nanti,” ujar Hasanuddin, politisi Partai Golkar sekaligus kakak kandung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Selasa (22/4/2025).
Ia menegaskan, DPRD akan mengawal penuh agar Gratispol tidak sekadar menjadi janji politik, melainkan benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Kalau hanya berbasis Pergub, risikonya tinggi untuk tidak dilanjutkan di masa mendatang. Dengan Perda, tanggung jawab eksekutif dan legislatif akan lebih kuat dan terikat,” tegasnya.
Program Gratispol merupakan inovasi progresif dari kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang meliputi sejumlah inisiatif strategis seperti: Pembebasan biaya pendidikan, akses layanan kesehatan gratis, internet gratis di desa, program umrah, bantuan perlengkapan sekolah, dan dukungan perumahan layak.
Hasanuddin menambahkan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh langkah-langkah progresif ini karena selaras dengan visi besar pembangunan daerah.
“Gratispol adalah langkah nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. DPRD tentu berkomitmen untuk mendukung penuh program-program seperti ini,” tambahnya.
Meski belum merinci secara teknis sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gratispol, Hasanuddin memastikan DPRD akan tetap memantau dan mengawal implementasinya di seluruh wilayah Kalimantan Timur agar program tersebut berjalan optimal. (adv)
Penulis: K. Irul Umam
Editor: Robby
