PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengkritik lambannya progres pembangunan jalan usaha tani yang dinilai sangat penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Thohiron menyatakan bahwa proyek infrastruktur ini seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya kepada petani. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun komitmen politik.
“Biayanya cukup besar, dan tidak bisa mengandalkan hasil tani masyarakat. Harus ada intervensi dari anggaran pemerintah,” tegasnya.
Menurut Thohiron, hingga saat ini pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan masih banyak yang belum tuntas. Maka dari itu, wajar jika jalan tani belum masuk sebagai prioritas utama. Namun, hal itu bisa diatasi jika pemerintah memiliki komitmen dan kemauan yang kuat.
“Kita punya banyak alat berat, tinggal kemauan saja. Kalau konsisten dan dibangun secara bertahap, jalan tani bisa diselesaikan,” katanya.
Ia pun mengusulkan pendekatan bertahap sebagai solusi agar tidak memberatkan anggaran daerah. Misalnya, dari total 50 kilometer jalan usaha tani yang direncanakan, bisa dibagi menjadi pembangunan 10 kilometer per tahun selama lima tahun ke depan.
Thohiron juga menyoroti ketidaksesuaian data antara laporan pemerintah dan kondisi di lapangan. Ia menyebut, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, selalu dilaporkan adanya progres. Namun faktanya, banyak proyek yang masih terbengkalai.
Ia berharap pemerintah daerah lebih transparan dan serius dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi pedesaan seperti jalan tani.
“Di LKPJ selalu dilaporkan ada progres, tapi kenyataannya banyak yang belum rampung. Seperti jalan tani di wilayah Petung, sampai sekarang masih belum tuntas,” tandasnya. (ADV)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Robbi Syai’an
