TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menempatkan isu penyandang disabilitas sebagai agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026, Pemkab menunjukkan keseriusan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Musrenbang yang digelar di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025), mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”. Forum ini menghadirkan perwakilan lintas sektor, mulai dari DPRD, TNI-Polri, camat dan kepala OPD, hingga tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, Forum TJSP, dan kelompok disabilitas.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa musrenbang tahun ini bukan sekadar forum rutin tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terakomodasi.
“Kami pastikan semua masukan yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting dalam penyusunan RKPD 2026. Termasuk kebutuhan dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujar Edi.
Partisipasi kelompok disabilitas dalam forum ini mendapat perhatian khusus. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik, minimnya pendidikan inklusif, keterbatasan lapangan kerja yang ramah disabilitas, hingga akses terhadap layanan kesehatan.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Kukar siap menyelaraskan kebijakan agar lebih inklusif dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok rentan.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar menyentuh semua. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semangat inklusif ini akan dituangkan dalam setiap kebijakan daerah ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, RKPD Kukar 2026 juga disusun agar selaras dengan program prioritas nasional dan Pemprov Kalimantan Timur, termasuk program “Gratis Pol” yang menyasar pendidikan dan penguatan spiritual masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor, antara pusat, provinsi, dan kabupaten, akan terus kita dorong agar arah pembangunan berjalan seirama,” tegas Edi.
Pemkab Kukar berharap, dengan terbukanya ruang dialog dan pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan, akan tercipta arah pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. (adv)
Editor: Robbi
