TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pendidikan, dengan mengusulkan tiga lokasi sebagai calon pelaksana program Sekolah Rakyat—salah satu program prioritas nasional Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui pendidikan berkualitas dan pembinaan karakter.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa usulan lokasi tersebut telah dikirimkan melalui Dinas Sosial Kukar dan tengah dalam proses verifikasi oleh kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Tiga titik yang diajukan adalah dua lokasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu lokasi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
“Program Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah. Ini adalah wadah pembinaan karakter dan penguatan mobilitas sosial. Kukar siap menjadi bagian dari perubahan besar ini,” ujar Sunggono, Selasa (22/4/2025).
Tim verifikator dari pusat, yang terdiri dari lintas kementerian seperti Kemensos, Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemenag, memberikan respons positif atas kesiapan Kukar. Pemerintah pusat pun menyatakan dukungannya terhadap proses perizinan, pengadaan lahan, rekrutmen pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemkab Kukar telah menyiapkan seluruh prasyarat teknis dan administratif, termasuk pemetaan lahan dan pendataan calon siswa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan bahwa program benar-benar menyasar kelompok sasaran secara tepat.
“Kami sudah siapkan semuanya, dari data berbasis DTSEN hingga kesiapan lahan. Program ini akan dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab,” tegas Sunggono.
Sekolah Rakyat sendiri bukanlah lembaga pendidikan biasa. Didesain sebagai boarding school dengan pengasuhan terpadu, sekolah ini mengintegrasikan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta bimbingan sosial yang komprehensif. Setiap siswa akan diseleksi ketat berdasarkan data DTSEN, memastikan hanya anak-anak dari keluarga paling rentan yang dapat mengikuti program.
Masuk sebagai program prioritas dalam APBN 2025, Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang layak dan bermartabat.
“Ini bukan soal membangun gedung, tapi soal memuliakan masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Kukar siap menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat,” pungkas Sunggono. (adv)
Editor: Robbi
