PPU – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pendampingan verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 di Balai Penyuluhan KB, Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (25/3/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan PPU menghadapi penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Perwakilan DKP3A Kaltim, Nova Paranoan, menegaskan bahwa pendampingan ini bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi untuk memastikan program KLA diterapkan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Kami hadir untuk memastikan proses verifikasi berjalan optimal dengan persiapan yang matang. Tujuan utama bukan sekadar mendapatkan predikat, tetapi memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi dan terpenuhi sesuai standar nasional,” ujar Nova.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mendukung implementasi KLA.
“KLA bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi kerja kolaboratif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang paling utama adalah komitmen kepala daerah dalam menetapkan kebijakan, penganggaran, serta implementasi program yang berpihak pada anak,” jelasnya.
Nova optimistis bahwa PPU berpeluang besar meraih predikat Nindya dalam penilaian KLA tahun ini.
“Predikat ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti bahwa PPU telah berhasil mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dengan baik. Yang terpenting adalah memastikan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di PPU,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Chairur Rozikin, menyatakan bahwa pendampingan ini menjadi langkah antisipatif menjelang verifikasi lapangan dari KemenPPPA RI pada April mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa data yang telah dilaporkan sesuai dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi dengan OPD terkait akan terus ditingkatkan guna melengkapi eviden yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Melalui pendampingan DKP3A Kaltim, koordinasi lintas sektor, dan komitmen dari pemerintah daerah, PPU semakin siap dalam menghadapi verifikasi lapangan KLA 2025 demi memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berjalan optimal di wilayahnya. Chairur juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung terwujudnya KLA di PPU.
“Penilaian KLA mencerminkan hasil kerja sama seluruh elemen daerah, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan OPD, lembaga masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan program ini,” katanya.
Dengan nilai sementara 773,84, PPU optimistis dapat meraih predikat Nindya dalam penilaian KLA 2025. Namun, menurut Chairur Rozikin, kehadiran Bupati PPU dalam proses verifikasi akan menjadi faktor krusial.
“Untuk mencapai target nilai maksimal, kehadiran Bapak Bupati saat penilaian menjadi sangat penting. Kami akan segera berkoordinasi agar mendapat dukungan penuh dalam proses ini,” pungkasnya. (ADV)
Penulis: Robbi Syai’an*
