TENGGARONG – Stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari distribusi yang tidak efisien, ketimpangan pasokan antardaerah, hingga terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur pendukung.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa laporan dari lapangan mengenai potensi gangguan distribusi pangan diterima hampir setiap hari oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tim pemantau ini aktif mengidentifikasi risiko yang bisa menghambat kelancaran rantai pasok pangan.
“Jika ada wilayah yang terdampak banjir, jalan rusak, atau jembatan putus, kami segera bergerak untuk melakukan mitigasi. Ini penting agar pasokan pangan ke masyarakat tidak terganggu,” tegas Sunggono.
Ia menjelaskan bahwa variasi waktu panen dan ketidakmerataan distribusi menjadi faktor utama penyebab ketimpangan ketersediaan pangan di beberapa kecamatan. Oleh sebab itu, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah mitigatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
Salah satu solusi strategis yang tengah disiapkan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini akan melibatkan berbagai elemen penting dalam rantai distribusi pangan, seperti Perum Bulog, PT Rajawali Nusindo, kelompok tani, peternak, pelaku UMKM pangan, hingga BUMDes.
“Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat sistem distribusi kita, sekaligus membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau,” ujar Sunggono.
Pemkab Kukar meyakini, melalui pendekatan kolaboratif dan responsif terhadap kondisi lapangan, ketahanan pangan daerah akan semakin kuat. Tidak hanya memastikan pasokan yang cukup, tetapi juga menjaga agar harga tetap stabil dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. (adv)
Editor: Robbi
