PPU – Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Media Kaltim beberapa waktu lalu, ditemukan setidaknya 220 lubang yang menghiasi jalan poros dari simpang Tunan hingga depan Kantor Pemkab PPU. Keadaan ini memprihatinkan, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat setempat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU, Petriandy P Pasulu, memberikan tanggapan terkait masalah tersebut. Ia menjelaskan jalan poros Penajam-Kademan termasuk dalam wewenang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), yang berarti perawatannya menjadi tanggung jawab instansi tersebut.
“Jadi balai itu berarti milik jalan nasional. Kalau jalan kabupaten, jalan kabupaten, jalan provinsi itu yang dari wilayah Pelabuhan Penajam sampai ke samping masjid Al-Ula itu sekarang statusnya itu menjadi jalan provinsi. Sekitar 5-6 kilometer,” terangnya, Selasa (4/3/2025).
Sehingga, Rian– sapaan akrabnya jalan dari Tunan hingga ke Pemkab PPU merupakan jalan nasional. Ia memahami bahwa cukup pelik terkait dengan permasalahan perawatan jalan tersebut.
“Nah ini ya repotnya ya. Repotnya gini. Saya kemarin dapat konfirmasi bahwa dari balai pun itu mereka kan dapat efisiensi juga ya,” ungkapnya.
Meski menjadi jalan nasional, perawatan jalan ini juga mengalami kendala anggaran yang cukup signifikan. Yakni, BBPJN mengalami efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan dana untuk pemeliharaan jalan.
“Artinya tidak ada perbaikan jalan nanti yang di antara Penajam dan Kademan. Ya mau nggak mau ya. Akhirnya pemerintah kabupaten ini kami harus hadir lah di situ,” tegasnya.
Namun, Ia memahami perawatan tersebut belum maksimal, sehingga perlu menyesuaikan kondisi keuangan dari Dinas PUPR PPU. Terlebih yang harus menjadi pertimbangan, jika hanya fokus pada jalan nasional, maka jalan kabupaten akan terabaikan.
“Artinya jalan kabupaten ini kita memanfaatkan recycling. Recycling aspal lama, itu kita bongkar, kita olah lagi, baru kita jadikan lagi.Tapi kita kasih campuran tambahan aspal lagi,” jelasnya.
Hal ini menurutnya salah satu upaya menghemat anggaran dengan melakukan recycle aspal. Namun, melalui metode tersebut sangat terbatas kemampuannya.
“Jadi misalnya, kalau misalnya ada tadi 200 lubang yang harus kita tangani, paling satu hari itu ya kita paling 10 lubang. Tapi kalau 10 lubang kan nunggu sampai selesai, yah sudah ada lubang yang baru lagi yang kita kerjakan. Akhirnya seperti itu,” ungkapnya.
Rian mengatakan dampak efisiensi tersebut cukup berdampak. Targetnya memang pihaknya akan melakukan pemeliharaan melalui swakelola Dinas PUPR dengan membeli aspal dan menggunakan alat aset dinas.
“Jadi alat, tenaga kerja itu dari teman-teman pemeliharaan bina marga. Ya jauhnya lebih irit, lebih irit sebenarnya. Cuma memang kalau secara waktu ya agak lambat. Tidak seperti yang proyek ya,” tutupnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
