PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyesuaikan kebijakan pengelolaan anggaran daerah. Menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, menegaskan bahwa kebijakan ini berdampak langsung pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saat ini kita sudah berada di pertengahan Februari dan harus segera menyesuaikan kebijakan pengelolaan anggaran berdasarkan Inpres ini. Pemerintah pusat telah menetapkan efisiensi belanja daerah, dan kita harus segera menindaklanjutinya,” ujar Tohar usai rapat koordinasi di Kantor Bupati PPU, Kamis (13/2/2025).
Tohar menjelaskan bahwa salah satu dampak nyata dari kebijakan ini adalah pemangkasan anggaran dalam APBD 2025, terutama pada belanja operasional dan belanja modal.
“Saat ini kita baru membahas efisiensi belanja operasional, sementara belanja modal dan fisik akan ditinjau lebih lanjut sesuai arahan pemerintah pusat,” tambahnya.
Untuk menyesuaikan kebijakan ini, Pemkab PPU juga akan melakukan koordinasi dengan DPRD guna menentukan prioritas belanja daerah yang tetap harus berjalan, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan DPRD. Apalagi transisi kepemimpinan daerah juga sedang berlangsung. Setelah itu, kebijakan ini akan dikaji ulang sesuai kebutuhan pembangunan di PPU,” jelasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa beberapa sumber pendapatan daerah mengalami pemotongan signifikan akibat kebijakan efisiensi ini.
Adapun rincian pemangkasan anggaran yang terjadi; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar sekira Rp 20 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi pemotongan Rp 32 miliar untuk PPU.
“Secara nasional, pemotongan DAK mencapai Rp 13 triliun,” sebutnya.
Kemudian, kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), diperkirakan mengalami pemotongan sekitar Rp 118 miliar, meskipun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) belum diterbitkan.
Lalu DAK Fisik Konektivitas Jalan dihapus sepenuhnya. Sehingga berpengaruh terhadap program pembangunan jalan di daerah.
Muhajir menegaskan bahwa dengan adanya pemangkasan ini, rasionalisasi dan efisiensi belanja harus segera diterapkan di seluruh OPD.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait tindak lanjut Inpres ini sejak Januari, tetapi masih ada OPD yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan efisiensi ini. Oleh karena itu, hari ini kami kembali menegaskan bahwa belanja operasional, termasuk perjalanan dinas, bahan bakar, dan pemeliharaan, harus dikurangi,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab PPU akan memprioritaskan anggaran untuk sektor yang dianggap krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski terjadi pemangkasan anggaran, Pemkab PPU tetap optimistis dapat mengelola keuangan daerah dengan baik. Tohar menegaskan bahwa seluruh jajaran OPD harus mengubah pola pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Pemangkasan ini harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu program prioritas daerah,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Syai’an
