PPU – Efisiensi anggaran besar-besaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak langsung pada pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebanyak 241 guru honorer di PPU harus dirumahkan, yang berimbas pada kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil, termasuk di sekolah-sekolah yang terletak di perbatasan.
Salah satu yang terkena dampaknya adalah SDN 005 Filial yang terletak di daerah Bongan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat. Sekolah ini memiliki 6 kelas dengan total sekitar 47 orang murid yang sangat bergantung pada tenaga pengajar.
“Awalnya ada 3 gurunya, dua dirumahkan dan hanya sisa satu guru (PNS), tapi yang satu masih saya minta mengajar, karena sangat kekurangan,” ungkap perwakilan guru SDN 005 Filial, berinisial R pada Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, sekolah ini membutuhkan setidaknya tiga orang guru untuk mengajar, namun pihak sekolah harus mengakali situasi dengan satu guru yang bertanggung jawab atas dua kelas.
“Ya kalau tinggal satu guru menangani 6 kelas ya kerepotan. Walaupun satu kelas isinya tidak banyak hanya 6 atau 8 orang, tetapi tetap kerepotan. Ini kan kelas jauh dari SDN 005 Sotek. Dan ini satu guru harus semua mata pelajaran,” tambahnya.
R menambahkan, pengajaran menjadi tidak maksimal karena satu guru harus mengajarkan semua mata pelajaran di enam kelas yang berbeda.
“Nah sekarang kalau misal kelas 1 belajar matematika, kelas dua belajar IPA, kelas tiganya belajar bahasa, gimana? Kan jadinya repot. Jadi ya pasti kemungkinan ada yang terabaikan karena nggak maksimal,” ungkapnya.
Meskipun pihak sekolah telah mencoba membagi jadwal sebaik mungkin, R mengungkapkan bahwa pengajaran tetap tidak optimal.
“Jangankan yang di Filial, di sekolah induknya saja yang dikurangi ada 3 orang. Jadi total 5 orang. Kalau guru mata pelajaran masih bisa diakali, tapi kalau guru kelas ya sulit sekali. Ya akhirnya harus bergantian,”jelasnya.
Selain itu, akses menuju sekolah ini pun cukup sulit, sehingga guru-guru yang terlibat dalam pengajaran di SDN 005 Filial diminta untuk tinggal di sana agar tidak kesulitan melakukan perjalanan bolak-balik.Termasuk guru PPPK yang bertugas di SDN 005 Filial diminta untuk menetap dikarenakan tidak ada guru.
“Sementara ini ya anak-anak tetap belajar, jadi guru PPPK itu saya minta standby agar bisa tetap melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Pengurangan ini cukup berdampak, kan ini yang dihadapi manusia,” paparnya.
Sekolah berencana mencari solusi untuk kekurangan guru ini dengan bekerja sama dengan komite sekolah, sembari menunggu kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat. R juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah akan melakukan swadaya untuk membayar upah transport guru honorer yang masih bertugas.
“Ya bekerja sama dengan komite untuk mencari solusinya. Kita kesulitan juga kalau semua dirumahkan, apalagi kalau di sekolah Filial. Maka sambil menunggu kebijakan dari para pemangku kebijakan, mudah-mudahan segera ada solusinya,” tutupnya.
Adapun dijelaskan, guru yang berada di SDN 005 Filial sebenarnya telah mengajar selama satu tahun. Kekurangan guru ini diakui benar-benar nyata. Walaupun bisa diakali dengan pertukaran jam, namun semuanya tetap tidak maksimal.
“Ya harapannya guru honorer tetap bisa dipekerjakan. Walaupun nanti formula dan undang-undangnya seperti apa, yang pasti Kami sangat membutuhkan tenaga guru ini,” pungkasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
