PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesiapan untuk mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, meski telah mendapatkan alokasi 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan MBG, Pemkab PPU masih menunggu kepastian terkait lokasi dan mekanisme operasionalnya.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Senin (10/2/2025).
Hadir dalam rapat ini Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, serta unsur Forkopimda Kaltim dan perwakilan daerah lainnya.
“Setelah kita mendengarkan penjelasan, bahwa pemahaman terkait MBG yang masih sedikit membingungkan selama ini, kini semakin jelas arahnya. Bahwa pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kabupaten PPU ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima 22 Stasiun Pelayanan (SP) MBG di Kaltim. Namun, alokasi ini masih menyisakan banyak pertanyaan bagi pemerintah daerah.
“Kami masih perlu kepastian apakah 22 SP ini dialokasikan berdasarkan jumlah penerima manfaat, seperti siswa, santri, dan ibu hamil, atau berdasarkan jangkauan geografis dan aksesibilitas. Ini yang masih perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional,” ungkap Tohar.
Menurutnya, tanpa kepastian tersebut, pemetaan lokasi dan kesiapan daerah dalam mendukung program ini bisa mengalami kendala.
“Kami harus memastikan apakah infrastruktur dan sumber daya di PPU mampu mendukung operasional SP ini, termasuk dalam hal penyediaan bahan pangan dari sumber lokal,” tambahnya.
Untuk mempercepat realisasi program ini, Pemkab PPU berencana menggelar rapat konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna melakukan pemetaan lokasi dan kesiapan operasional.
“Dari sektor pertanian, misalnya, kita perlu melihat sejauh mana petani lokal bisa mendukung penyediaan bahan pangan untuk MBG. Ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat,” jelas Tohar.
Selain itu, Pemkab PPU juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan SP yang dialokasikan benar-benar dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara efektif.
“Yang menjadi fokus kita bukan hanya jumlah SP, tetapi juga bagaimana lokasi dan mekanisme pelaksanaannya bisa berjalan optimal. Karena itu, kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi MBG di PPU benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan komitmen dari Pemkab PPU dan koordinasi yang terus dilakukan, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat segera diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Benua Taka.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa program MBG membutuhkan strategi yang matang agar berjalan optimal.
“Perlu langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. (*SBK)
