PPU – Pembangunan jalan tol segmen 6A dan 6B terus menunjukkan progres positif. Beberapa waktu lalu, warga terdampak telah menerima pergantian tanam tumbuh sesuai regulasi yang diatur dalam Perpres 75 Tahun 2024. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimudin, mengapresiasi keberadaan perpres tersebut yang dinilai sangat membantu kelancaran pembangunan.
“Nah, 6A-6B (tol) itu tanpa regulasi Perpres 75 Tahun 2024, tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada lahan ADP (Aset Dalam Penguasaan) Otorita. Itu kita punya, tapi ada masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun,” ungkap Alimudin pada Rabu (22/01/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Keppres ini mencerminkan kepedulian IKN terhadap masyarakat terdampak, khususnya mereka yang telah bermukim lama di lahan tersebut. Menurut Alimudin, penggantian tanam tumbuh menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi.
“Itu salah satu bukti kepedulian kita di IKN. Lihat saja bentuk rumahnya, sudah puluhan tahun. Rumah panggung. Pemerintah juga sangat terbuka dengan kondisi ini,” tambahnya.
Alimudin menekankan bahwa tanpa perpres tersebut, penyelesaian sengketa lahan akan jauh lebih rumit. Regulasi ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengelola persoalan lahan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
“Pemerintah daerah lain bisa mencontoh ini. Walaupun mereka tidak memiliki hak penuh terhadap lahan itu, pemerintah tetap mengganti tanam tumbuhnya. Kalau sudah menempati 20–30 tahun, tidak bisa main gusur begitu saja,” tegasnya.
Proyek jalan tol ini diharapkan selesai sesuai jadwal. Alimudin optimis bahwa jalan tol dari Pulau Balang ke Kilo 13 di Kota Balikpapan akan terhubung sepenuhnya pada Juli atau Agustus 2025, sehingga dapat mendukung kegiatan di IKN.
“Paling tidak Juli atau Agustus semuanya sudah terkoneksi. Untuk upacara kedua harus sudah dibuka dan bisa masuk ke IKN,” pungkasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Agus Susanto
