PPU – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Rabu (2/1), menjadi langkah strategis dalam merancang pembangunan Indonesia menuju 2025-2029. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) via daring.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada ekonomi Pancasila. Yang menjadi landasan antara ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan secara matang.
“Ekonomi Pancasila adalah perpaduan yang bijaksana antara kebebasan pasar dan pengelolaan yang direncanakan. Ini menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus mengedepankan transparansi, kepentingan rakyat, dan menjaga kedaulatan bangsa. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya memiliki tugas untuk mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Parabowo juga mengingatkan pentingnya pemberantasan kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Selain itu, dalam forum tersebut, meminta kepala daerah untuk merumuskan program pembangunan dengan prioritas yang jelas dan realistis agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat,” tambah Prabowo.
Di sisi lain, Pemkab PPU juga melaksanakan evaluasi akhir tahun 2024 di aula Kantor Bupati PPU, Kalimantan Timur. Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, melaporkan bahwa hingga 30 Desember 2024, realisasi anggaran pemerintah daerah telah mencapai 89,53 persen. Zainal optimis angka ini akan melampaui capaian tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran.
“Kami optimis angka ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja anggaran kami semakin baik,” ujar Zainal.
Dalam menghadapi tahun 2025, Pemkab PPU telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran dan efisiensi program strategis. Zainal menambahkan bahwa langkah-langkah antisipatif yang telah dibahas bertujuan untuk memastikan anggaran berjalan sesuai aturan dan dapat memberikan dampak yang optimal.
Pemkab PPU juga menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 secara simbolis, yang menjadi simbol kesiapan daerah dalam melaksanakan program-program strategis untuk kesejahteraan masyarakat.
Zainal menegaskan pentingnya konsolidasi dan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi potensi hambatan sekaligus mencari solusi terbaik. Evaluasi yang dilakukan di akhir tahun ini dianggap krusial untuk memastikan dinamika pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Ia berharap dengan persiapan yang matang, program-program pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat maksimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“2025 adalah momentum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” pungkas Zainal. (*SBK)
