PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) mengenai pelayanan kesehatan yang dinilai rumit. Hal ini terkait kebijakan BPJS yang mewajibkan pasien untuk memperbarui surat rujukan meskipun kondisi kesehatan mereka masih belum stabil.
Sujiati menyayangkan bahwa kebijakan tersebut harus dialami oleh warga di daerah pemilihannya dan bahkan keluarganya sendiri yang sedang mengalami sakit parah. Ia menyatakan telah beberapa kali membantu menangani kasus di mana pasien dipulangkan meskipun kondisinya tidak memungkinkan. Pasien tersebut diminta untuk kembali ke rumah sakit asal guna mengurus surat rujukan baru.
“Makanya saya minta kepada pemerintah untuk mencari solusi, jika memungkinkan, agar tidak perlu menggunakan BPJS. Kebijakan BPJS seperti ini justru merugikan masyarakat. Percuma daerah kita membayar iuran yang besar jika pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal,” tegasnya, Kamis (24/10/2024).
Lebih lanjut, Sujiati mengungkapkan bahwa angka Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten PPU mencapai 95 persen dari total jumlah penduduk. Ia menambahkan bahwa sebagian besar biaya tersebut ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.
“Ini sangat merugikan kita jika pelayanan yang diberikan tidak baik. Jujur, berbicara tentang BPJS membuat saya emosi karena masyarakat saya sangat terbebani, terutama mereka yang tidak mampu yang sangat mengandalkan pelayanan BPJS,” tukasnya. (ADV/NAH)
