PPU – Adanya Bandar Udara (Bandara) Nusantara, atau biasa disebut Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini akan membawa kemajuan untuk Penajam Paser Utara (PPU). Apalagi jika statusnya akan berubah dari verw-very important person (VVIP) menjadi komersial.
Anggota DPRD PPU, Syarifuddin HR mengatakan mendukung adanya rencana pengubahan status operasi bandara yang berada di wilayah Kecamatan Penajam, PPU itu. Tepatnyaberada di Kelurahan Buluminung, Gersik dan Pantai Lango.
“Adanya Bandara VVIP IKN di PPU, pasti membawa kemajuan untuk daerah ke depannya. Karena akan tumbuh perekonomian di sekitar kawasan tersebut,” ucapnya, Sabtu (19/10/2024).
Terlebih nanti, jika benar rencana pengubahan status tersebut terealisasi. Sejalan dengan rampungnya pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku.
“Tentu ada keuntungan kita jika itu nanti jadi bandara komersil. Paling tidak ada potensi PAD (pendapatan asli daerah) yang bisa didapat PPU. Dan yang terpenting adalah tenaga kerjanya harus orang lokal,” tegasnya.
Syarifuddin mengingatkan, nantinya di bandara tersebut wajib menggunakan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus mengambil peran lebih.
“Jangan sampai nanti, kompetensinya belum cukup, tidak ada upaya untuk meningkatkannya. Jangan sampai seperti itu,” sebutnya.
Bahkan ia menyinggu peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal. Salah satu poin di dalamnya, menekankan perusahaan yang beroperasi di Benuo Taka diwajibkan merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja.
“Tidak boleh juga hanya 10 persen saja. Jangan sampai anak-anak PPU hanya cuma dorong troli bagasi, atau hanya yang jadi helper. Kalau bisa, minimal ya kerjaan di posisi front office,” jelas Syarifuddin.
Dalam mewujudkan itu, pemerintah atau lembaga lainnya yang bertanggungjawab untuk melakukan pemenuhan komtensi tersebut. Baik itu dengan pelatihan, atau upaya lain hingga tenaga kerja lokal memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
“Kalau masalahnya ada di SDM, ya harus ada pelatihan. berapa kalipun yang dibutuhkan, harus dilakukan. Yang penting bisa bekerja di situ,” pungkasnya. (ADV/SBK)