PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) di Balai Penyuluhan KB, Kamis (26/9/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta selaku operator maupun admin SIMFONI PPA yang tersebar di Kabupaten PPU, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB), RSUD Sepaku, UPTD PPA, Polres Penajam, Polsek empat Kecamatan se-Kabupaten PPU, Dinas Sosial, dan Puskesmas se-Kabupaten PPU.
Saat membuka kegitaan, mewakili Kepala DP3AP2KB PPU Chairur Rozikin, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Nurkaidah, mengatakan SIMFONI PPA merupakan sistem informasi Pemerintah Republik Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurutnya, SIMFONI PPA digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
“SIMFONI PPA bekerja sama dengan instansi pemerintah di setiap provinsi/kabupaten/kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat nasional meliputi provinsi/kabupaten/kota secara up to date, real time, dan akurat. Tujuannya untuk menuju satu data, data kekerasan nasional,” ungkapnya.
Di akhir kata sambutannya, Nurkaidah mengharapkan para peserta mengikuti kegiatan dengan baik, di mana nanti narasumber akan menyampaikan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi SIMFONI PPA.
“Pelatihan dimulai dengan pengenalan aplikasi SIMFONI PPA, dilanjutkan dengan praktek penginputan kasus kekerasan. Dan dengan diadakannya pelatihan inin diharapkan nantinya ada sinkronisasi pengelolaan data yang akurat dan dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutupnya. (ADV/*SBK)
