PPU – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara, Mohammad Khazin sebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) PPU berada di tingkatan sedang secara keseluruhan. Paling tinggi, terdapat bidang yang paling rawan yaitu bidang tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kekerasan sesama peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Khazin mengatakan terdapat enam indikator yang menentukan IKP PPU. Di antaranya, kekerasan yang melibatkan tokoh publik, aparat atau politik yang menduduki posisi paling tinggi yaitu 5,6 dari 10, konflik antar pendukung yang menempati posisi kedua yaitu 5 dari 10, penyalahgunaan anggaran penyelenggara Pemilu yang menempati posisi ketiga dengan angka 2,5 dari 10.
Selanjutnya, Ia juga menjelaskan indikator Netralitas ASN menempati posisi 4 dengan angkat 1,9 dari 10, Laporan politik uang menempati posisi 5 dengan angka 0,8 dari 10, dan terakhir iklam kampanye di luar jadwal dengan angka 0,6 dari 10.
“IKP ini dianalisa sejak Pilkada 2018, Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024 kemarin,” ungkapnya, Rabu (31/7/2024).
Khazin jelaskan pada Pemilu sebelumnya ASN pada Pilkada terlibat langsung, namun pada Pemilu 2024 kemarin terdapat beberapa ASN yang aktif di sosial media. Begitu pun, pada indikator kekerasan yang melibatkan peserta Pilkada, pihaknya melakukan antisipasi melalui bekerja sama dengan aparat keamanan.
“Bawaslu dalam pengawasannya memiliki dua tuntutan, yaitu tuntutan hukum dan tuntutan publik,” tambahnya.
Di mana, Khazin menjelaskan dalam tuntutan hukum pihaknya harus memaksimalkan sumbernya yakit melalui pelaporan dan temuan. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan.
“Untuk tuntutan publik, kerja-kerja Kami bukan hanya sampai meja saja. Tetapi publik juga harus mengetahui dan kelmbali ke masyarakat. Maka penting bagi kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
