PPU – Tokoh Adat Suku Balik Pemaluan, Sahdin mengungkapkan bahwa masyarakat adat sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun lahan masyarakat adat yang akan dialihfungsikan sebagai Jalan Tol 6A dan 6B.
Namun saat ini, menurutnya perlu bersama mencari jalan keluar terutama terkait dengan pergantian lahan.
“Sebelum adanya jalan tol ini aman saja pak, baru ini ribut-ribut, tapi sebenarnya tidak ada masalah, justru harus bersama dicarikan solusinya,” ungkapnya, Minggu (30/6/2024).
Sahdin mengatakan pihaknya sangat berharap terkait dengan regulasi pergantian lahan agar segera diselesaikan. Awalnya, pemerintah secara regulasi tidak dapat melakukan pergantian lahan dan hanya ganti tanam tumbuh saja.
“Sebagaimana yang dikatakan pak Alimudin (Deputi OIKN) dan Pj Gubernur Kaltim, untuk menyelesaikan permasalahan regulasinya,” terangnya.
Ia juga menerangkan bahwa kampung tersebut merupakan kampung tua dan dirinya menyerahkan sejarah keturunan Masyarakat Suku Balik Pemaluan. Harapannya, dengan sejarah konkrit tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat mempercepat proses perubahan regulasi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat adat.
“Ini merupakan lahan nenek moyang kami yang terkena pembangunan jalan tol, mulai dari Noyon yang merupakan kakeknya ketua adat, Jubain,” tambahnya.
Sahdin juga menerangkan Masyarakat Adat sejak awal tidak pernah mengetahui lahannya masuk ke dalam pengelolaan negara. Bahkan, pihaknya juga tidak mengetahui apakah kampung mereka masuk dalam lahan penghijauan atau Aset Dalam Penguasaan (ADP).
“Kami hanya mengetahui bahwa kampung ini aman, tenteram dan kondusif. Kami berharap kampung kami tetap kembali kepada kami sesuai dengan asal-muasalnya,” tandasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
