NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Bersama Nusantara Pembangunan Manusia Ibu Kota Nusantara” pada Selasa (7/5/2024) di Ballroom Hotel Astara, Balikpapan.
Kegiatan ini melibat sejumlah stakeholder yang ada, termasuk dari kawasan delineasi IKN yang meliputi Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan daerah lainnya. Kegiatan tersebut mengundang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si., dan Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Drs. H. Alimuddin, M.Si., sebagai narasumber, serta dimoderatori oleh Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Muhsin Palinrungi.
Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus, terutama di kawasan delineasi IKN.
“Kita ingin segera menyelesaikan persoalan kemiskinan, khususnya di Ibu Kota Nusantara, serta menangani masalah-masalah sosial lainnya seperti stunting. Kami juga tealh melakukan koordinasi dengan BKKBN,” ujar Alimuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa ada enam materi pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam seminar ini, diantaranya: deliniasi sebagai awal kolaborasi, evaluasi dan harapan masa depan; perencanaan berbasis data dengan pemanfaatan data P3KE dalam perencanaan pembangunan Nusantara; kesejahteraan sosial masyarakat sebagai wujud IKN sejahtera; pemanfaatan P3KE untuk mendukung strategi pembangunan manusia IKN; layanan dasar sebagai strategi inklusivitas pembangunan IKN; serta praktek baik strategi penanggulangan kemiskinan dan potensi replikasi IKN.
Selain menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada, pihaknya juga tidak ingin ada masyarakat IKN yang menghadapi kemiskinan di masa yang akan datang.
“Oleh karena itu, kami merancang program ini secara linear dengan proses pendidikan sejak anak usia dini hingga pendidikan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pencerahan mengenai masa depan generasi penerus di kawasan IKN. Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan terhindar dari perangkap kemiskinan.
“Kami ingin pendidikan dimulai dari usia dini, kemudian dilanjutkan ke SD, SMP, dan SMA. Sejak awal, kita dapat memprediksi bakat anak-anak dan memberikan dukungan sesuai, sehingga mereka memiliki visi yang jelas mengenai masa depan mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, akar permasalahan yang menjadi sumber pemicu terjadi kemiskinan adalah faktor pendidikan.
“Kenapa saya bilang pendidikan, karena salah satu akar kemiskinan itu berangkat dari pendidikan,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk memaksimalkan fungsi Pemdasus guna menangani berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini termasuk upaya memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memperoleh penghidupan yang layak serta membuka lapangan kerja baru.
Seluruh stakeholder akan dilibatkan dalam proses ini. Pemerintah daerah, termasuk Provinsi PPU dan Kutai Kartanegara, diharapkan terus melakukan intervensi terhadap warganya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Sementara itu, dalam kegiatan seminar ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatam kerjasama antara Kemenko PMK dan Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN untuk mencapai target dan sasaran yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur.
“Seminar ini sekaligus sebagai tindak lanjut, di mana Kemenko PMK dan OIKN membuat kesepakatan kerjasama sesuai dengan Perpres 4 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa untuk menangani kemiskinan ekstrem dibutuhkan target dan sasaran yang jelas. Kemenko PMK memiliki data P3KE untuk seluruh wilayah Indonesia, yang tentunya akan memudahkan bagi OIKN dalam melakukan perencanaan pembangunan manusia,” ungkap Nunung Nuryartono selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK.
Menurutnya, dengan ketersediaan data Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ekonomi (P3KE) di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat mempermudah Otorita IKN dalam perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi dan komprehensif.
Selain pembangunan infrastruktur, upaya pembangunan manusia menjadi fokus utama. Harapannya, integrasi data perencanaan berbasis alamat dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh Otorita IKN dapat mendukung percepatan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui penggunaan data ini, terutama dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Kemenko PMK dan OIKN mengapresiasi upaya bersama ini, yang didasarkan pada data yang akurat untuk perencanaan pembangunan yang lebih holistik,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, meskipun beberapa wilayah sudah mendekati angka kemiskinan ekstrem 0 persen, tantangan tetap ada dalam mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan. Namun, dengan sinergi antar program antara OIKN, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. (*Rls/SBK)
