spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pastikan Tak Lagi Berlaga di Pilkada PPU 2024, Mantan Wakil Bupati Mustaqim; Harus Punya Uang Banyak

PPU – Mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dua periode dari 2008 hingga 2018, Mustaqim termasuk salah satu calon potensial yang akan melaju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun dirinya memastikan tidak akan mencalonkan kembali, karena kontestasi politik sangat membutuhkan uang yang banyak.

Mustaqim mengatakan sejatinya dirinya masih berminat untuk maju di Pilkada tahun ini. Namun karena satu alasan, yaitu politik uang (money politic) yang masif saat ini, membuat dirinya pesimis untuk ikut kembali bertarung.

Dalam pandangannya, untuk bisa berhasil sebagai calon legislatif ataupun kepala daerah harus menggunakan kekuatan modal materiil yang juga cukup. “Jujur saja, Saya ini tidak punya uang. (Karena) nggak gratis. Ya kalau keinginan, pasti semua orang ingin,” ucapnya, Senin (22/4/2024).

Walaupun menggunakan dukungan partai politik sekalipun, tetap harus memiliki modal yang cukup. Bukan tanpa alasan, ia telah membuktikan beberapa kali pada pesta demokrasi sebelumnya, nasib baik juga belum berpihak padanya.

Bahkan sekalipun dirinya pernah mendampingi Andi Harahap dan Yusran Aspar sebagai Wakil Bupati PPU, pun tidak menjamin dirinya dapat berhasil memenangkan kontestasi tersebut. “Saya juga sudah mencalonkan sebagai legislatif sebelumnya. Ya karena nggak pakai uang, ya nggak lolos juga. Berbeda dengan dahulu. Saya melaju di dua periode itu ya nggak pakai uang,” tandasnya.

Baca Juga:   KPU PPU Verifikasi 401 Bacaleg, Ada Data Ganda

Ia menyayangkan kondisi perpolitikan di PPU saat ini sudah jauh berbeda. Saat pertama kali mencalonkan diri pertama kali di Pilkada 2008, saat warga PPU justru sangat anti dengan politik uang.

“Dulu itu waktu Saya sosialisasi ke Kelurahan Maridan, bahkan ada spanduk mereka menolak politik uang, sekarang sangat berbeda,” terang Mustaqim.

Seperti diketahui, setelah berakhirnya masa jabatannya 2018 lalu, Mustaqim kembali bertarung pada Pilkada 2018 sebagai Calon Bupati bersama pasangannya, yakni putra Yusran Aspar,  (Alm) Sofyan Nur. Suaranya yang diperolehnya kalah jauh dari dua pasangan calon lainnya, Andi Harahap-Fadly Imawan dan Abdul Gafur Mas’ud (AGM)-Hamdam.

Selain itu juga pada Pemilihan Legislatif (Pileg) PPU 2019 lalu. Diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk daerah pemilihan (Dapil) Waru-Babulu, juga tak membuahkan hasil.

Ia kembali ikut berlaga pada Pileg Kaltim 2024. Di bawah bendera partai yang berbeda, Partai Aman Nasional (PAN), mewakili Dapil 3 Kaltim (PPU-Paser) dengan nomor urut 4,  dan kembali gagal.

Tentu saja ia sangat merindukan masa-masa itu. Saat dirinya mencalonkan sebagai wakil bupati, bahkan saat melakukan sosialisasi masa itu, dirinya sangat ditunggu. “Saya merindukan lagi masa itu. Kayaknya tidak ada lagi, hanya segelintir saja,” sebutnya.

Baca Juga:   PNS Sering Tak Bertahan Lama di PPU, Andi Yusuf Minta Pemkab Terbitkan Perbup

Kemudian, pria kelahiran 1949 ini menyadari bahwa strata pendidikan juga sangat berpengaruh pada kualitas berpolitiknya. Namun karena kondisi politik uang (money politic) yang cukup kental dalam pandangannya tadi, hal itu tetap bukan jadi penentu kemenangan.

“Saya berani bertaruh, jika pun Rektor Unmul (Universitas Mulawarman) yang mencalonkan diri, jika tidak punya uang maka tidak akan menang,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam menuju kontestasi Pilkada PPU 2024 ini, baik parpol maupun perorangan tak ada yang membuka ruang komunikasi dengannya. Meskipun ada, Mustaqim akan menegaskan terkait dengan permodalan ini. Karena menurutnya saat ini percuma bicara visi dan misi.

“Jika pada hari pemilihan diberi serangan fajar semua dapat berubah drastis,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap siapa pun yang terpilih nanti bukan hanya dinilai karena uangnya saja. Karena baginya ukuran untuk seseorang dinilai baik tidak bisa hanya diukur dari berapa jumlah uangnya.

“Peluang korupsi pasca telah menjadi bupati itu banyak. Tapi jangan sampai semuanya menjadi tidak baik karena hanya berfokus pada praktik politik uang dan akhirnya berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” pungkasnya. (SBK/NAH)

Baca Juga:   PT KPB Dukung Kelestarian Pesisir dengan Program Bersih-Bersih Pantai
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER