PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menindaklanjuti adanya keluhan warga Desa Sesulu terkait adanya aktivitas tambang batu bara. Dengan mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan kegiatan tambang batubara CV Penajam Makmur Abadi (PMA), (15/4/2023) di Kantor Bupati PPU.
Pertemuan ini digelar setelah adanya laporan warga sekitar terkait dampak yang ditimbulkan akibat adanya tambang batu bara tersebut di wilayah itu. Di antaranya berupa kerusakan lingkungan dan bau menyengat terutama pada malam hari yang meresahkan warga sekitar.
Dalam kesempatan ini Makmur mengatakan bahwa bahwa keberadaan perusahaan di kabupaten PPU salah satunya di wilayah Desa Sesulu ini wajib memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik bagi lingkungan maupun masyarakat disekitar.
“Oleh karenanya ketika masyarakat mengeluhkan dampak yang muncul akibat adanya tambang, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengambil kebijakan terhadap perusahaan yang bersangkutan,” katanya.
Selain CV PMA selaku pemilik izin usaha pertambangan (IUP), turut pula dihadirkan kontraktor CV Tiga Pilar Agro Utama (CV Tigra). Selain itu, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Safuana, DPMPTSP PPU, Satpol PP, Bapenda PPU, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Camat Waru, Polsek Waru, Perwakilan Danramil Waru, Kepala Desa Sesulu, Rahman.
Sementara itu dari hasil pertemuan ini ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan diantaranya bahwa warga wilayah tambang mengharapkan tidak ada lagi dampak polusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas mereka. Meskipun perusahaan telah mendapatkan izin berupa IUP OP dari DPMPTSP Kaltim, namun tetap harus memperhatikan keluhan masyarakat dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan batubara tersebut.
Kemudian dalam berita acara rapat ini juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan batubara berjanji akan memberikan CSR untuk masyarakat sekitar serta akan mengatasi dampak sosial dan dampak lingkungan yang timbul di lingkungan masyarakat.
Selain itu ada juga kesepakatan dengan pihak perusahaan agar tempat penimbunan batubara paling dekat 1 kilometer dari rumah penduduk. Kemudian pihak perusahaan juga diminta segera mengecek limbah yang ditimbulkan disekitar lingkungan masyarakat paling lambat satu minggu setelah rapat ini.
Lebih lanjut, Makmur juga meminta kepada pihak perusahaan agar lebih peduli terhadap masyarakat sekitar tambang. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya buruknya saja tampa ada perhatian dari perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menuntut baru kemudian perusahaan memberikan perhatian nya,” pungkasnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)
