spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Syarifuddin HR Dorong Penyelesaian Pembebasan Lahan dan Kelanjutan Pembangunan Coastal Road

PPU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Syarifuddin HR, kembali menyoroti terhentinya kelanjutan proyek jalan pesisir PPU atau Coastal Road. Pasalnya yang terjadi hingga kini dinilai belum sepenuhnya tuntas yang akhirnya tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.

“Terkait dengan coastal road itu kita kan memang meminta dituntaskan pekerjaan itu karena sudah memakan banyak anggaran APBD, kalau tidak tuntas kan sayang,” ungkapnya, Rabu (10/4/2024).

Upaya penyelesaian proyek Coastal Road PPU ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun juga menjadi prioritas utama dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

“Kami juga sering sampaikan permasalahan ini sampai ke pemerintah pusat, untuk dibantu diselesaikan,” tegasnya.

Selain itu, Syarifuddin juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek tersebut agar tidak hanya pekerjaannya yang selesai. Tetapi juga pembayaran ganti rugi bagi pemilik lahan yang terdampak.

“Kalau juga cuma pekerjaannya tuntas, tetapi yang paling penting kan tuntaskan pembayaran lahannya dulu dong,” imbuhnya.

Pun diketahui sampai saat ini masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi atas lahan mereka yang terdampak proyek tersebut. “Karena banyak warga Nenang yang belum diganti-rugi sampai hari ini. Kita taruh anggaran tahun berapa sampai sekarang belum dieksekusi, belum terbayarkan, kan kasian,” sebut Syarifuddin.

Baca Juga:   Kemendagri Apresiasi Gerakan Pasar Murah PPU dalam Menanggulangi Krisis Pangan Jangka Panjang

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kasus di mana beberapa pemilik lahan yang haknya belum dibayarkan bahkan telah meninggal dunia. Hal ini menjadi alasan kuat untuk segera menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi tersebut.

“Bahkan ada yang lahannya belum dibayarkan tetapi sudah meninggal dunia, makanya kita minta itu diselesaikan, kasian orang nunggu sudah lama,” paparnya.

Pihaknya di DPRD PPU menekankan pentingnya tidak hanya menyelesaikan proyek fisik. Tetapi juga menangani aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

“Kalau perencanaannya kan sudah ada, cuma karena ini ada anggaran makanya yah selesaikan dulu pekerjaan itu sampai tuntas, jangan sampai itu pekerjaan ratusan miliar digelontorkan tetapi belum selesai,” tutup Syarifuddin. (ADV/*SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER