Samarinda – Masyarakat Kaltim yang tergabung dalam Masyarakat Kalimantan Timur-IKN Nusantara (MAKIN Nusantara) menyampaikan evaluasi atas kinerja Akmal Malik selaku Pj Gubernur Kaltim saat ini. Penilaian kinerja penjabt kepala daerah itu dituangkan dalam sebuah surat pernyataan sikap yang berisi saran, kritikan dan sekaligus dukungan terhadap kebijakan dan langkah konkret dalam mengemban misi utama menyejahterakan masyarakat Kaltim.
MAKIN Nusantara terdiri dari Komite Transparansi Pembangunan (KTP), Laskar Kebangkitan Kutai (LKK), Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO), Himpunan Mahasiswa Kaltim (HMK), Pemuda Dayak Bersatu (PDB). Kemudian juga KNPI Kaltim, Kosgoro 1957 Kaltim, dan Lembaga Keroan Kutai yang Merupakan Lembaga swadaya dan Organisasi Masyarakat Kedaerahan
Koordinator MAKIN Nusantara, Denny Ruslan dan Fajar Darmawan menyampaikan harapan agar Akmal Malik yang sarat pengalaman baik sebagai Dirjen OTDA Kemendagri sudah selayaknya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara taktis dan efektif. Untuk meningkatkan kinerja dan performa kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim. Apalagi sebelumnya pernah menjadi Pj Gubernur di daerah yang lain sebelum menjabat Pj Gubernur Kaltim.
“Ditemukan banyaknya ASN yang tidak bekerja membuktikan lemahnya disiplin dan integritas mereka, untuk itu perlu dilakukan evaluasi melalui revitalisasi untuk penyegaran dan menaikan performa, kinerja dan produktifitas ASN, sebab bila di biarkan maka pemprov Kaltim dan Kabkota se-Kaltim akan tidak mampu mengimbang kinerja dan produktifitas ASN yang akan hadir di IKN Nusantara mengisi Kementerian-kementerian yang dalam waktu dekat akan berkantor disana,“ tegas Denny Ruslan, yang menjabat Koordinator Komite Transparansi Pembangunan MAKIN Nusantara.
Sementara Fajar Darmawan mewakili Kosgoro Kaltim menambahakna, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim dinilai dapat membuktikan kepada masyarakat Kaltim bahwa IKN Nusantara membawa angin segar kesejahteraan yang diidamkan masyarakat di bumi etam Kaltim. Karena akibat Pilpres kemarin, menyebabkan adanya paradigma berpikir sebagian masyarakat Kaltim yang menolak IKN.
“Dengan alasan subjektif padahal bagi Kaltim, kehadiran IKN sebuah harapan baru bagi pemerataan pembangunan dan keadilan finansial bagi daerah di luar Pulau Jawa. Terlebih kemenangan mutlak Prabowo Gibran di Kaltim menunjukan Masyarakat Kaltim masih menyetujui dan mendukung program utama Prabowo Gibran yakni melanjutkan pembangunan IKN Nusantara,” jelasnya.
Adapun pernyataan Sikap MAKIN NUSANTARA adalah sebagai berikut:
1. Meminta kepada PJ. Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen OTDA Kemendagri RI, dengan pengalaman dan keilmuan yang dimiliknya agar melakukan penyegaraan yang produktif di tubuh ASN di lingkungan institusi Pemprov Kaltim, kedisplinan yang kurang, kinerja yang rendah, program kerja yang tidak terkoordinasi, kebijakan antar institusi yang tidak terintegrasi membuat produktifitas kerja berpotensi rendah sehingga bisa tertinggal jauh dengan produktifitas ASN yang akan bekerja di kementrian-kementrian yang mengisi IKN Nusantara dalam waktu dekat, sehingga sudah sewajarnya Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam hal ini harus melakukan langkah-langkah konkret dan taktis sesuai dengan aturan untuk melakukan revitalisasi (pergantian/mutasi) bagi ASN yang penilaian kinerjanya kurang dan tidak produktif dalam mengikuti percepatan dan dinamika kekinian di lingkungan Pemprov Kaltim;
2. Meminta kepada Pj. Gubernur Kaltim agar memutus rantai mafia-mafia proyek APBD Kaltim, sebab banyak proyek-proyek yang menggunakan APBD Kaltim yang di programkan tidak terencana dengan baik karena tidak saling terintegrasi, menyesuaikan dengan keinginan para mafia proyek, sehingga perencanaan pembangunannya tidak terprogram dan terarah menuju tujuan tertentu, sehingga kami, meminta kepada PJ. Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk melakukan intervensi terkait proyek-proyek pembangunan di Kaltim agar terencana dan terarah dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Kaltim dan demi menyesuaikan dengan irama pembangunan di IKN Nusanatara, sehingga sebagai daerah penyangga dan daerah penyokong KIN Nusantara Kabupaten Kota se Kaltim dapat mengimbangi dan menyambungkan program pembangunan agar dapat terintegrasi secara utuh keseluruh daerah di Kalimantan Timur;
3. Meminta kepada Pj. Gubernur Kaltim agar melakukan monitoring dan evaluasi terkait bantuan sosial, hibah dan beasiswa agar menyentuh secara langsung dengan masyarakat Kaltim tanpa terindikasi pilih kasih untuk kepentingan keluarga-keluarga pejabat dan golongan tertentu, juga meminta untuk penambahan anggaran beasiswa dan jumlah penerima beasiswa, sebab saat RPJMD Tahun 2024 yang dibahas bulan September 2023 sebelum Akmal Malik sebagai PJ. Gubernur Kaltim terjadi pengurangan anggaran beasiswa, maka kami meminta penambahan anggaran beasiswa secara signifikan bagi mahasiswa baik Siswa-siswi sekolah, sarjana muda, strata 1, Strata 2 dan Strata 3 serta bantuan penelitian bagi peneliti yang berguna bagi perkembangan sain dan sosial di Kalimantan Timur;
4. Meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tetap melanjutkan Program Ketahanan Pangan namun lebih fokus dan spesifik ke satu arah kegiatan tanaman pangan, agar hasilnya dapat terlihat dengan jelas, termasuk swasembada beras di Kalimantan Timur, sehingga Kaltim menjadi daerah penghasil beras bukan pembeli beras dari luar daerah Kaltim. Program Swasembada Beras merupakan kelanjutan Program Ketahanan Pangan yang di gagas oleh Gubernur Kaltim sebelumnya sehingga program Swasembada Beras di Kaltim ini menjadi kebijkan yang terintegrasi dengan baik;
5. Meminta Pj. Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan produktifitas setiap institusi baik dinas dan badan di lingkungan Pemprov Kaltim, tidak terkecuali BUMD dan Lembaga lainnya yang dibentuk oleh Gubernur dan menggunakan keuangan daerah, bila ditemukan ketidaksesuaian dan tidak menimbulkan dampak positif bagi Kaltim maka selayanya dilaksanakan revitalisasi secara komprehensif;
6. Meminta Pj. Gubernur Akmal Malik agar fokus dengan tugas dan fungsinya sebagai penjabat Gubernur yang diperintahkan dan merupakan kepanjang-tanganan Presiden melalui Mendagri, meningkatkan kinerja ASN, melaksanakan pembangunan secara tepat dan berkselerasi cepat, memerangin Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanpa terpengaruh dengan domain politik praktis dan tekanan serta intimidasi yang di mainkan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetap fokus dalam menjalankan tugas, wajib tegak lurus dan bertanggung jawab kepada masyarakat Kaltim, kami siap memberikan kritikan sekaligus memberikan dukungan sepanjang Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik berjalan dalam koridor bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
7. Meminta kepada PJ. Gubernur Kaltim Akmal Malik tetap meneruskan dan menjalankan semua kebijakan dan langkah-langkah taktis serta produktif yang telah dilakukan, dengan pengalaman sebagai dirjen OTDA Kemendagri dan pernah sebagai Penjabat Gubernur di daerah yang lain sebelum di Kaltim, kami yakini Kaltim akan menjadi daerah unggul yang mampu menyelarasakan dan menopang gerak pembangunan di IKN Nusantara.
Pernyataan Sikap ini juga ditembuskan langsung kepada Presiden Jokowi, Tito sebagai Mendagri dan Kapolri serta Panglima TNI untuk menunjukan bahwa Kaltim tetap komitmen mendukung dan mengamankan pembangunan IKN Nusantara dengan ditopang oleh Provinsi Kaltim bersama-sama dengan 10 Kabkota se Kalimantan Timur. (*Rls)
