PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebutkan proses pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan selesai Juli 2024 ini. Termasuk memastikan seluruh lahan yang bersangkutan dengan mega proyek tersebut tidak lagi bersengketa.
Ditemui di Kantor Bupati PPU, Senin (18/03/2024), ia menegaskan Pemkab PPU terus memantau perkembangan pembangunan infratruktur pendukung IKN di Kelurahan Buluminung, Gersik dan Pantai Lango tersebut. Pembangunannya juga dikebut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target.
“Itu kan dikerjakan siang-malam, karena targetnya di Juli harus selesai. Yang terpenting landasannya (runway) dulu sama tower, kalau yang lainnya bisa menyusul,” ucapnya.
Terlebih, sambungnya, pembangunan yang telah berlangsung di IKN merupakan intruksi Presiden RI, Jokowi. Hal ini juga menjadi tugasnya dalam mendukung penuh dan memberikan apa yang diperlukan dalam pembangunannya.
“Saya aktif di sana kebetulan karena saya tim reforma agraria, jadi yang terdampak saya urus proses pergantiannya,” sebut Makmur.
Sejalan dengan itu, Makmur menyebutkan dalam pengadaan lahan seluruhnya telah selesai. Termasuk berkaitan dengan sengketanya, juga telah diselesaikan verifikasinya.
“Untuk runway sedang dikerjakan sekarang. Lahannya sudah selesai semua, sudah diverifikasi, ini tidak bisa diselesaikan semalam,” tegasnya.
Ia yang juga merupakan ketua Tim Reforma Agraria PPU dan anggota Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Bandara VVIP meyakinkan bahwa juga memiliki tanggung jawab. Terlebih kawasan tersebut masih merupakan bagian dari PPU.
“Terlebih kawasan bandara VVIP itu masih kawasan Kita (PPU), jadi jangan disalahartikan kalau Saya aktif di sana, Saya bukan owner. Yang terpenting cepat selesai karena ada di wilayah Kita,” jelasnya.
Di lain sisi, salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya dan memiliki lahan yang masuk dalam jalur runway Bandara VVIP membenarkan bahwa proses verifikasi tanam-tumbuh telah dilakukan. Namun, sekira 9 bulan terakhir tidak kunjung mendapatkan kepastian dari pergantian tersebut.
Bahkan, pasca verifikasi tanam-tumbuh dirinya belum memperoleh nilai dari tumbuhan di lahannya. Termasuk kepastian apakah lahannya akan diganti melalui reforma agraria ataupun pergantian uang.
“Belum ada kejelasan hingga saat ini (16/03/2024), Kami belum tahu harga tumbuhan dan lahan kami,” ungkapnya.
Selain itu, belum lama ini keluarganya juga menerima pesan untuk izin dilakukan land clearing pada lahan itu. Menyikapi itu, pihaknya terpaksa tidak dapat memberikan izin sebelum ada kejelasan soal ganti-rugi tanam-tumbuh tersebut.
“Kami tolak dengan baik, harus diselesaikan dahulu pergantiannya, makanya kami masih terus berjaga, harapannya tidak ada represi terhadap prinsip kami yang masih menunggu kejelasan,”
Terlepas dari itu, warga ini juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN. Namun, ia khawair jika sampai mengabaikan hak-hak warga setempat, yang masih banyak menggantungkan hidupnya di daerah tersebut.
“Kami mendukung kok pembangunan IKN, tapi jangan lupakan hak kami,” pungkasnya. (NAH)
