PPU – Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Seluruh Desa se-Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai yang cukup besar. Hal ini mendapatkan respons tersendiri dari Komisi I DPRD PPU.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf yang mengingatkan kepada Seluruh jajaran Kepala Desa (Kades) se-PPU untuk lebih cermat dan transparan dalam penggunaannya. Ia mengatakan bahwa penggunaan keuangan Desa harus transparan dan jujur terkait administrasi atau laporannya.
Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi perangkat desa untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban. “Anggaran Desa inikan cukup besar, tentu kita tidak main-main terkait pengawasannya, Kami harap jajaran perangkat Desa ini dapat menggunakan anggaran dengan cermat dan terperinci serta transparan,” ujarnya, Kamis (14/3/2024).
Tambahnya, kepada para Kades se-PPU agar menggunakan anggaran desa tersebut sesuai dengan aturan. Satu sisi juga harus yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri.
“Inikan anggaran cukup besar, pasti penggunaannya pun harus sesuai dengan aturan yang ada serta anggaran ini peruntukannya harus dapat dirasakan oleh Masyarakat Desa itu sendiri, maka dari itu Kami selalu mengingatkan kepada Kades agar bersikap terbuka saat penggunaan anggaran desa tersebut, jadi tidak ada resiko-resiko yang takuitin. Yang ditakutkan itu ketika administrasinya nanti, walaupun sesuai dengan aturan, tetapi kalau administrasinya asal bisa juga keliru dan itu akan dilakukan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” jelasnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta pula kepada pemerintah PUU untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Karena besarnya anggaran Desa juga harus diimbangi dengan kualitas SDM-nya.
“Pastinya ke SDM lah, Administrasi hingga kualitas SDM itu memang harus ditingkatkan, karena anggaran di desa ini miliaran bukan Ratusan juta,” pungkas Yusuf. (ADV/NRD)
