PPU – Cakupan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 91 persen. Data kepesertaan yang ditanggung Pemkab PPU melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus di-update.
Pemkab PPU bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2023 Rabu (13/9/2023). Kegiatan forum pemangku kepentingan utama (PKU) ini dilaksanakan setahun dua kali.
Yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN-KIS per semester. Dengan tujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan para PKU. Pun, menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang muncul.
“Meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sarman Palipadang.
Ia menjelaskan terdapat lima agenda pembahasan pada kegiatan ini yakni progress forum PKU pada periode semester I 2023. Yakni cakupan kepesertaan, pelayanan Kesehatan, bagian keuangan serta pembahasan-pembahasan.
“Semua catatan kami di semester I, hampir selesai. Seluruhnya sudah terlaksana dengan sangat baik,” terangnya.
Tak hanya itu, Sarman turut mengaprisaisi komitmen Pemkab PPU untuk terus menjamin kepesertaan seluruh warganya. Sekaligus memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
“Kegiatan yang Kita lakukan berulang setiap tahun, ini dimana memang ada instruksi. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terkait program JKN,” ungkapnya.
Senada, Sekkab PPU Tohar yang juga Ketua Forum PKU PPU mengapresiasi atas catatan kecil. Pun catatan yang muncul pada periode lalu, seluruhnya telah dipastikan terealisasi.
“Dengan memelihara dan mengendalikan kepesertaan BPJS, yang terus diupdate. Yang sudah meninggal, peserta baru atau double peserta. Juga terkait hal-hal teknis dan administrasi, lanjutkan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan (stakeholder),” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab PPU terus mengoptimalkan cakupan program jaminan kesehatan hingga 100 persen. Komitmen dan pengoptimalan menyangkut layanan kesehatan yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk PBI yang bersumber APBD kabupaten sekitar Rp 32 miliar pada tahun ini.
“Kami tetap harus memaksimalkan dan mempertahanan universal health coverage (UHC),” sebut Tohar.
Adapun hingga kini, terdapat sebanyak 173 ribu jiwa atau 91,78 persen penduduk yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Ia mengungkapkan, perkembangan terbaru teridentifikasi bawah ada sekira 3 ribuan jiwa penduduk PPU pemegang dan penerima manfaat BPJS PBI telah dinonaktifkan.
Sedangkan realisasi atau progres kepesertaan baru BPJS PBI APBD PPU, pada semester pertama 2023, mencapai sekira 100 orang peserta baru.
“Mudah-mudahan program ini ke depan masih ada ditunjang dengan kekuatan APBD PPU. Alokasi anggaran untuk tahun depan kurang lebih sama dengan tahun ini,” tutupnya.
Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari
