PPU – Kondisi pasar tradisional di Penajam Paser Utara (PPU) masih ada yang kurang layak. Kondisi ini dianggap terjadi karena kurangnya perhatian dari dinas terkait. Anggota Komisi II DPRD PPU, Arif Albar mengatakan bahwa pasar tradisional, khususnya pasar di Kelurahan Nipah-Nipah masih jauh dari kata layak. Faktanya, pihaknya sudah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk lokasi tanah pasar tersebut.
Namun, dari dinas terkait melemparkan tanggung jawab bahwa bagian tata ruang seharusnya menjadi eksekusi. “Kita sudah mencoba mengalokasikan anggaran untuk pasar tersebut, tetapi pihak dinas terkait seolah-olah melemparkan tanggung jawab ke dinas lain. Bahkan tidak memberikan rekomendasi untuk merealisasikan pasar tersebut,” ungkapnya pada Sabtu (29/4/2023).
Menurut Arif, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara internal di Dinas KUKM Perindag PPU atas kesepakatan yang telah dilakukan. Terkait hal itu, dinas terkait masih ingin melakukan pengkajian terlebih dahulu tentang naskah akademis tata ruang pasar tersebut.
“Dalam kenyataannya, naskah akademis tersebut juga belum dijadikan bahan kajian. Jika memang pihak dinas ingin menganggarkan, silakan saja. Kami di DPRD akan memberikan anggaran tersebut. Artinya, ada keinginan pihak tersebut untuk mengurusi hal ini,” jelas Arif.
Harapannya, dengan adanya kemimpinan baru di Dinas KUKM Perindag PPU, dapat memberikan perubahan. Selain itu, dapat mengurusi urusan-urusan yang tertunda beberapa tahun belakangan ini, terutama masalah pasar tradisional yang masih jauh dari kata layak.
“Harapannya, DPRD di bawah kepemimpinan Haji Saidin bisa membawa perubahan ke depannya. Masalah yang belum diurus harus menjadi urusan prioritas ke depan karena persoalan ini sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun,” tutupnya. (NRD)
