PPU – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU turun tangan menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi di Desa Api-Api, Waru. Penanganan ini dibutuhkan agar bencana bisa segera diantisipasi dan tidak semakin parah ke depannya.
Bencana banjir cukup parah itu melanda Desa Api-Api pada Selasa (25/9/2023). Hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 06.00 WITA hingga siang hari menjadi awal musababnya.
Bersamaan dengan pasang air laut yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air salah satu sungai di Api-Api meluap. Hal itu menyebabkan beberapa rumah di RT 01 dan RT 07 yang berada di daerah rendah terendam banjir.
Tak hanya itu, banjir ini juga menyebabkan terjadinya genangan sedalam 30 sentimeter di jalan raya, membuat alur lalu lintas Kaltim-Kalsel tersebut terhambat.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto meminta pemerintah daerah turun tangan, menginstruksikan dinasnya untuk melakukan penanganan terhadap bencana yang sudah terjadi sejak belasan tahun tersebut.
“Terkait banjir di Desa Api-Api ini, kami berharap Dinas PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU) dapat segera melakukan normalisasi terhadap aliran drainase yang mengalami kebuntuan,” ujarnya, Kamis (27/4/2023).
Penanganan itu menurutnya sangat dibutuhkan, sebab dari analisis sementara, bencana ini dapat terjadi karena ada faktor infrastruktur yang sudah tidak dapat bekerja dengan normal sebagaimana fungsinya.
“Banjir ini jelas akibat kurang maksimalnya saluran pembuangan air yang dari hulu menuju laut,” imbuh wakil rakyat Dapil Waru-Babulu ini.
Berkaitan dengan kewenangan jalan tersebut yang ada di Pemprov Kaltim, Irawan menyebutkan perlu adanya koordinasi yang baik. Pada intinya, semua cara perlu ditempuh agar bencana ini dapat diantisipasi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban.
“Makanya perlu dikoordinasikan antar dinas dan vertikalnya di tingkat provinsi. Karena solusinya hanya dua, normalisasi saluran pembuangnya dan pembangunan box culvert sehingga aliran airnya tidak terhambat,” paparnya.
Selain penanganan perbaikan infrastruktur, Pemkab PPU juga diminta untuk memberikan perhatian terhadap korban terdampak. Pasalnya, hal ini jelas merugikan masyarakat yang kerap menjadi korban selama ini.
“Kami berharap pemerintah menggunakan dana tanggap darurat untuk membantu korban yang terdampak akibat banjir di Desa Api-Api,” tegas Irawan.
Ia menambahkan, kejadian ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut lagi. Selain merugikan masyarakat yang ada di wilayah tersebut serta berbahaya bagi pengendara yang melintas, bencana ini juga diyakini akan semakin parah ke depannya jika tidak ditangani.
“Tidak ada hal yang terlambat dalam upaya perbaikan dan penanganan masalah di masyarakat. Harapan kami dengan kejadian ini, pemerintah melalui dinas terkait harus lebih proaktif, sehingga masalah banjir ini bisa diatasi di kemudian hari,” pungkasnya. (SBK)
