spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BPBD PPU Tingkatkan Kewaspadaan Lewat Rambu Bencana

PPU – Beberapa titik di Kecamatan Penajam dan Babulu dipasang rambu rawan banjir. Hal ini sebagai langkah antisipatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dalam menyosialisasikan potensi bahaya ke masyarakat.

Kepala Pelaksanan BPBD PPU, Marjani mengutarakan pihaknya tahun ini berfokus pada pemasangan rambu kawasan berbahaya mulai dari banjir, longsor juga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Sebelum memasang rambu-rambu itu, BPBD PPU telah melakukan kajian terlebih dahulu

“Sejumlah kawasan yang telah kami pasang rambu rawan banjir antara lain di Kelurahan Lawe-Lawe, Nenang, dan di kawasan Babulu. Untuk kawasan lain akan menyusul dipasangi rambu yang sama,” ujarnya, Jumat (24/2/2023).

Pemasangan rambu-rambu kebencanaan secara fisik saat ini masih terbatas. Namun untuk peringatan secara digital telah masif dilakukan di hampir semua lokasi rawan.

“Sistem digital yang disebar melalui laman resmi, dan berbagai media sosial akun BPBD Kabupaten PPU seperti melalui facebook, instagram, twitter, dan lainnya,” jelasnya.

Marjani meyebutkan peringatan rambu rawan banjir secara digital itu tersebar untuk Kelurahan Gunung Steleng, Nipah-Nipah di Kecamatan Penajam. Kemudian di Kecamatan Sepaku untuk Bukit Subur, dan beberapa desa di Kecamatan Babulu seperti Desa Sumber Sari dan Desa Babulu Laut.

Baca Juga:   Bangun PLTN di IKN?

Ke depan, lanjut Marjani, pemasangan rambu secara fisik rawan banjir akan tetap dilakukan di semua kawasan yang rawan. Agar kewaspadaan masyarakat saat terjadi hujan lebat maupun pasang laut terjadi.

Selain pemasangan rambu kawasan banjir, BPBD PPU juga akan segera melakukan pemsangan rambu rawan longsor. Pasalnya hal ini juga kerap menjaci ancaman ketika hujan lebat melanda.

“Biasanya juga ada beberapa titik yang berpotensi longsor agar masyarakat bisa berhati-hati saat beraktivitas maupun berada di lokasi rawan longsor,” sebut Marjani.

Termasuk pemasangan rambu rawan karhutlah. Namun pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti KLHK yang juga berfokus di bidang ini. “Ada dinas yang bertanggung jawab sehingga harus dilakukan secara bersama,” pungkasnya. (ADV/SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER