PENAJAM – Pada tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Penajam Paser Utara (PPU) memperoleh alokasi anggaran tak sedikit. Untuk itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa menegaskan untuk dapat menuntaskan seluruh tanggung jawab dan tanggungan yang tersisa.
Kepala Dinas PUPR PPU, Rivianan Noor mengungkapkan pada tahun anggaran 2023 dinasnya mempunyai pagu anggaran hampir sepertiga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PPU. Dia memastikan semua perencanaan infrastruktur bisa rampung tepat waktu.
“Sekitar Rp 489 miliar lebih dan 518 paket pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan anggaran tersebut, Dinas PUPR PPU siap tuntaskan semua PR. Terutama perbaikan infrastruktur di Kabupaten PPU di masa sisa jabatan bupati PPU tahun ini,” kata dia, Sabtu (14/1/2023).
Seperti diketahui, APBD Murni PPU 2023 telah disahkan disahkan sebesar Rp 1,9 triliun. Riviana menjelaskan alokasi anggaran ke dinasnya itu terbagi menjadi empat kelompok besar. Di antaranya pada sekretariat untuk belanja rutin dan di Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan UPTD PU yang ada di empat kecamatan.
“InsyaAllah pada bulan September nanti semua selesai. Walau tetap ada sebagian proyek-proyek yang akan selesai di akhir tahun ini (2023), di antaranya pembangunan gedung BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kantor KB (Keluarga Berencana),” ungkap Riviana.
Menurut dia, tahun ini merupakan tahun kerja keras bagi di Dinas PUPR. Karena dalam catatan, masih ada kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM), peralatan, sampai pada bahan material yang kurang.
Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen dan memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. “Harapan kami tersebut dapat terlaksana. Kami menyakini ini bisa diselesaikan,” tegas Riviana.
Sementara itu, Bupati PPU Hamdam berpesan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan itu dilakukan percepatan. Termasuk penyelesaian utang pihak ketiga dan penyelesaian pengadaan tanah. Khususnya yang telah dimanfaatkan. Karena beberapa hal di tiap OPD saat ini telah dilakukan penataan.
“Saat ini dinas PUPR telah mempunyai tim yang solid. Ada para insiyur-insiyur handal dan telah berpengalaman, yang sudah siap berkolaborasi dan siap berjalan bersama dengan saya. Untuk membangun segala infrastruktur yang telah kita rencanakan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat PPU,” jelasnya.
Selain menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, seluruh kegiatan yang direncanakan itu mesti selesai sesuai dengan aturan. Namun dengan mutu yang baik dan tepat guna. Sehingga masyarakat bisa menerima dampak positif dari pembangunan itu.
“Saya berharap Dinas PUPR dapat menuntaskan semua Pekerjaan Rumah (PR ) ini di tahun 2023. Saya juga sangat berharap semua ini bisa selesai sebelum masa akhir jabatan saya,” tegas Hamdam.
Untuk diketahui, Hamdam resmi menjabat sebagai kepala daerah difinitif sejak 28 Desember 2022. Ia diamanahkan untuk menggantikan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tersandung kasus rasuah, hingga masa periode kepempinan 2018-2023 berakhir pada sekira Oktober 2023 mendatang. (SBK)
