spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bakal Dipekerjakan di IKN, Kukar Kembali Dapat 2.000 Kuota Pelatihan Pekerja

TENGGARONG – Sebanyak 7.500 tenaga kerja bidang pertukangan bakal dipekerjakan di lokasi pembangunan Ibu Kota Negara  (IKN) Nusantara. Mereka direkrut oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, dan dipastikan Kutai Kartanegara (Kukar) bakal kebagian mengirimkan pekerjanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wisnuwardhana, mengatakan, pekerja yang nantinya direkrut merupakan pekerja bersertifikasi. Mereka sudah menjalani pelatihan yang dilaksanakan oleh balai pelatihan yang ditunjuk secara resmi dari pemerintah pusat.

“Pekerjanya harus punya sertifikat,” ujar Wisnu pada mediakaltim.com, Rabu (21/12/2022).

Untuk tahun 2022, dikatakan Wisnu, Kukar mendapat kuota pelatihan sebanyak 2 ribu pekerja, dengan lokasi pelatihan di Balai Pelatihan Banjarmasin.

Setelah menjalani tahapan verifikasi, yang bisa mengikuti hanya sekitar 300an orang. Proses ini kembali dilanjutkan pada tahun 2023, dengan jumlah kuota yang sama yakni 2 ribu orang.

“300-an orang itu tahun depan bisa difasilitasi langsung (bekerja membangun IKN) sesuai dengan tingkat keahliannya,” lanjut Wisnu.

Wisnu memprediksi bakal ada 5-10 ribu warga lokal Kukar, yang akan bekerja dalam proses pembangunan IKN. Karena itulah, kuota pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat akan terus dimaksimalkan bagi warga lokal. Instruktur dari Balai Sertifikasi Wilayah Banjarmasin akan didatangkan untuk melakukan  sertifikasi.

Baca Juga:   PPU Fokus Pembentukan Desa Wisata Baru di Luar Kawasan IKN

Hal serupa diungkapkan Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar, dr Aulia Rahman Basri. Pembangunan IKN bisa  melibatkan warga lokal atau orang setempat di IKN. Hal inilah yang terus didorong oleh pihaknya, meski dia mengaku tidak terlibat secara langsung dalam penentuan tenaga kerja di IKN.

Namun ia memastikan, Kadin Kukar hadir untuk memastikan dan mendorong Badan Otorita IKN untuk memberdayakan warga  lokal untuk bisa membangun IKN. “Karena seperti yang dipahami bahwa konflik sosial muncul jika orang lokal tidak diberi peran dalam pembangunan IKN ini,” tutupnya. (afi)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER