PENAJAM – Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendukung rencana kenaikan gaji tenaga harian lepas (THL). Diyakini, kebijakan itu akan membawa kebaikan untuk daerah, terlepas langkah tersebut nantinya akan dinilai politis atau tidak.
Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron menilai rencana itu sangat baik. Terlebih, jika memungkinkan kenaikan gaji juga bisa dirasakan pegawai pemerintahan lainnya secara umum.
“Bagus saja. Jangankan honorer, semua pegawai dinaikkan gajinya juga bakal saya dukung. Tapi kalau ada duitnya,” katanya, Kamis (15/12/2023).
Untuk diketahui, Bupati PPU Hamdam Pongrewa sebelumnya menyebutkan bakal ada kenaikan gaji bagi sekira 3.500 honorer pada 2023. Tidak hanya yang ada di lingkungan Pemkab PPU saja, melainkan juga guru di semua jenjang pendidikan yang berstatus honorer.
Kebijakan menaikkan gaji ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan Pemkab PPU. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) kenaikan gaji juga pernah dilakukan di tahun 2021. Namun, berjalan setahun, kebijakan ini justru menjadi masalah pada keuangan daerah.
“Untuk kenaikan THL kali ini, saya yakin juga ini tidak akan menjadi persoalan. Karena anggaran daerah mulai membaik. Naiknya juga tidak banyak,” tandas Thohiron.
Adapun soal banyaknya jumlah THL yang kerap disoroti beberapa pihak, menurutnya bukan masalah. Pasalnya, dengan mempertahankan jumlah ribuan itu justru menghindari daerah mendapatkan permasalahan baru.
“Kalau menurut saya tidak perlu dikurangi, toh selama ini berjalan saja dengan jumlah yang ada. Nanti kalau dikurangi, kemudian dia menjadi pengangguran, kan itu jadi persoalan baru,” sebut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Thohiron menjelaskan, banyaknya jumlah THL karena dinilai mampu membantu Pemkab PPU dalam meningkatkan kinerja. Namun dalam hal ini, ia justru menyoroti eksekutif dalam hal manajemen pekerjaaanya.
“Soal jumlah THL ini terlalu banyak, saya rasa juga itu bukan masalah. Karena THL ini juga warga kita, yang juga sedang kesulitan mencari pekerjaan. Yang penting produktif, itu saja,” ungkapnya.
“Nah soal itu, tergantung top manajernya saja. Jika bisa memberdayakannya saja, pasti produktif. Nah, ketika tidak memberdayakannya, ya itu persoalannya,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menanggapi pandangan sebagian pihak bahwa yang dilakukan Hamdam ini politis. Menurutnya, hal itu lumrah saja mengingat masa jabatan Hamdam menyisakan waktu kurang dari setahun.
“Kalau itu, sah-sah saja berpandangan demikian. Kalau bagi saya, selama itu untuk menyelamatkan tenaga kerja yang ada di PPU, ya saya mendukung saja,” tandasnya.
Terlepas apapun niatannya, Thohiron meyakini hal ini akan berdampak baik untuk daerah. Khususnya soal perputaran ekonomi daerah dampak masa sulit pandemi Covid-19 yang menjalar ke berbagai sendi perekonomian.
Karena, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, susah cari kerja. Pemerintah teriak-teriak untuk membuka lapangan pekerjaan, dan peluang pekerjaan yang paling mudah dibuka ya honorer,” tutup Thohiron. (ADV/SBK)
