PPU – Pemerintah Pusat diminta untuk melibatkan tidak hanya pekerja lokal, namun juga pengusaha lokal dalam pembangunan infrastuktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU). Selain untuk meminimalisir dampak sosila di masyarakat, juga sebagai dukungan terhadap warga di daerah penyangga.
Proyek pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku itu terus berjalan sejak pertengahan tahun ini. Saat ini progres pembangunan IKN diperkirakan mencapai 15-20 persen. Infrastruktur dasar IKN sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang.
“Kami apresiasi pembangunan IKN yang terus berjalan. Hanya saja kami minta pemerintah memperhatikan kajian dampak lingkungan dan dampak-dampak lain akibat pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, Rabu (16/11/22).
Di sana diketahui ada ribuan pekerja konstruksi hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam proyek pembangunan infrastrukturnya. Atas proyek pemindahan ibu kota yang dilakukan secara masif tersebut, Irawan mengingatkan pemerintah pusat agar memperhatikan dampak dari pembangunan IKN.
Menurutnya, jika kajian lingkungan tidak diperhatikan secara serius, dikhawatirkan berdampak pada munculnya masalah sosial di masyarakat. Khususnya yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dapat diantisipasi.
“Jangan ada arogansi dari pemerintah pusat. Hari ini pengerjaan infrastruktur dimenangkan oleh BUMN atau pengusaha luar daerah,” jelasnya.
Kemudian juga masalah sosial lain yang muncul seperti ketimpangan ekonomi. Di mana dalam proses pengerjaan infrastruktur, pemerintah pusat melalui Badan Otorita, melibatkan sumber daya manusia (SDM) maupun pengusaha lokal yang memang lebih memahami kondisi di daerahnya. “Kalau semua dari luar, apa yang didapatkan daerah,” tandasnya.
Lebih lanjut, perlunya melibatkan masyarakat maupun pengusaha lokal ini agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat meningkat seiring adanya IKN. Sehingga pembangunan IKN, punya dampak ekonomi secara signifikan bagi daerah.
“Saya berharap pekerjaan main power nya dari pekerja dan pengusaha lokal. Sehingga perputaran uang di Penajam meningkat dan secara otomatis daya beli masyarakat terjaga,” tutupnya. (ADV/SBK)
