PENAJAM – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dalam waktu dekat bakal memanggil Pertamina dan beberapa unsur terkait untuk menyelesaikan masalah kelangkaan solar subsidi bagi petani.
Permasalahan BBM bersubsidi ini sejatinya sudah ada sejak lama dihadapi tidak hanya oleh petani, namun juga para nelayan. Namun isunya semakin berkembang setelah ada kenaikan harga jual BBM pada September lalu.
Mereka mengeluhkan soal distribusi BBM bersubsidi khusus yang cenderung terlambat. Maka dari itu, kenaikan harga ini juga menjadi masalah baru. Pemkab dan DPRD telah mencoba untuk menguraikan masalah ini dengan memanggil beberapa stakeholder berkaitan.
“Untuk masalah nelayan, itu sudah dapat semua. Jadi mereka minta ke Pertamina, diberikan penambahan kuota BBM untuk nelayan,” ujar Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi, Jumat (11/11/2022).
Namun, permasalahan bagi petani belum terselesaikan. Masalahnya selain distribusinya, lebih menitikberatkan pada harga solar yang tinggi. Dihitung tidak sebanding dengan produksi hasil pertanian mereka, khususnya padi.
“Tinggal pertanian, harusnya dapat perlakuan yang sama dari Pertamina. Itu juga jadi konsen kami,” tegasnya.
Menurut Wakidi, Pertamina selaku badan usaha teknis dapat memberikan perlakuan yang sama pada mereka. “Itu harus disamakan dengan para nelayan, masa perikanan dapat, kok pertanian nda dapat,” sebutnya.
Dibeberkannya, petani dari mengolah lahan hingga panen hampir semua menggunakan alsintan dan membutuhkan BBM. Seperti hand traktor, traktor, traktor panen dan sebagainya menggunakan BBM.
“Kalau tidak ada subsidi dan kuota, mana bisa mereka beli, solar kan mahal sekarang. Bulan ini kita buatkan jadwal untuk pertemuan terkait itu. RDP dengan beberapa pihak,” tutup Wakidi. (ADV/sbk)
